BI Siapkan Acuan SDM Perbankan Syariah

BISNIS.COM--JAKARTA: Bank Indonesia sedang menyiapkan acuan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) seiring tingginya kebutuhan SDM perbankan syariah.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Mulya E. Siregar mengatakan kebutuhan SDM perbankan syariah semakin tinggi seiring perkembangan industri perbankan syariah. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan acuan pengembangan SDM bank syariah dan akan menerima masukan dari asosiasi perbankan syariah."Kami tidak memberikan insentif bagi bank syariah yang komit dan berinvestasi khusus untuk pengembangan SDM. Kami [hanya] menyiapkan kajian untuk menjadi acuan bank syariah dalam mengembangkan SDM," katanya, pekan lalu.Berdasarkan data BI, jumlah pekerja bank umum syariah (BUS) per Oktober 2010 mencapai 14.708 orang, tumbuh 4.360 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 10.348 orang.Sementara itu, jumlah pekerja unit usaha syariah (UUS) per Oktober 2010 mencapai 1.783 orang, menyusut 513 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 2.296 orang.Adapun jumlah pekerja lembaga pembiayaan syariah per Oktober 2010 mencapai 3.111 orang, tumbuh 312 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 2.799 orang.Sementara itu, bank syariah menginginkan insentif khusus bagi jenis bank tersebut terkait komitmen mengembangkan SDM.Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi mengatakan insentif finansial dibutuhkan bank syariah agar semakin agresif mendorong pengembangan SDM perbankan syariah."Pengembangan SDM butuh investasi yang tidak sedikit. Sebaiknya ada insentif, kalau bisa insentif finansial, kepada bank syariah yang telah berinvestasi tinggi untuk pengembangan SDM," katanya. (02)

Read More

Perbankan Syariah Butuh SDM dengan 'Semangat' Syariah

BISNIS.COM--YOGYAKARTA: Ketua Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) A Riawan Amin mengatakan saat ini perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki skill dan pengetahuan namun juga punya 'semangat' syariah.

"Terutama semangat atau attitude, bukan skill atau pengetahuan. Kalau sudah punya semangat syariah, mau dibuat ilmu apa saja bisa," ujarnya saat ditemui dalam seminar perbankan di Yogyakarta, kemarin.

Dia berharap sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah dapat berkembang, baik dari bankir konvensional yang mempunyai semangat syariah maupun dari para lulusan baru yang merupakan lulusan ekonomi syariah dan memiliki semangat membangkitkan ekonomi berkeadilan.

"Sumber daya manusia bisa dibangun berdasarkan semangat bukan hal-hal teknis dan hal tersebut tidak bisa diajarkan dan dibikin," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengembangan infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi Islam terbesar di dunia.

"Untuk mengembangkan Islamic banking dengan efisien dan murah, kita bisa meniru Malaysia yang memanfaatkan infrastruktur perbankan yang sudah ada. Jadi apabila ada bank konvensional yang membentuk bank umum syariah, mereka tidak perlu membangun cabang baru dan menggunakan fasilitas office chanelling," ujar Riawan.

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya Siregar mengimbau agar setiap bank umum syariah segera melahirkan sumber daya manusia insani bagi pengembangan perbankan syariah dan tidak mengambil tenaga dari bank lain.

"Saat ini sudah ada beberapa bank yang sudah melakukan itu [membentuk SDM syariah], dan kami terus mengimbau mereka tidak mengambil [SDM] dari bank lain," ujarnya. Presiden Pusat Pengembangan Keuangan Syariah International Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Subarjo Joyosumarto menambahkan industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia tambahan sekitar 40.000 orang, sehingga totalnya akan menjadi 60.000 orang pada 2015.

"Untuk itu, pelatihan sangat dibutuhkan, terutama sekali untuk bidang kepatuhan dan pelatihan secara umum," ujarnya.

Hingga akhir 2010, jumlah pekerja pada perbankan syariah baru mencapai 20.264 orang, yang terdiri atas 15.224 pekerja pada bank umum syariah, 1.868 pekerja pada unit usaha syariah milik bank konvensional, dan 3.172 bank perkreditan rakyat (BPR) syariah. (er)

Editor : Mursito

Read More

Dibutuhkan, 66.000 Sarjana Ekonomi Syariah

Bandung, UPI--Ekonomi syariah yang semakin berkembang, memerlukan sumber daya manusia yang bekerja di bidang ini. Saat ini setidaknya dibutuhkan 66.000 tenaga perbankan syariah untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

“Ini adalah peluang yang cukup besar. Diharapkan ekonomi syariah sudah masuk ke dalam kurikulum agar rencana pembukaan Prodi Ekonomi Syariah di UPI pada tahun 2015 mendatang bisa terealisasi,” kata Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Edi Suryadi, sebagaimana diwartakan HU Pikiran Rakyat Bandung, Kamis (5/1/2012). 

Edi berbicara dalam seminar nasional “Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah dalam Menciptakan Daya Saing di Era Globalisasi” yang di gelar FPEB UPI bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jawa Barat di Kampus UPI, Jln. Dr. Setiabudhi Bandung No. 229, Kamis (29/12/2011). 

Menurut Edi, saat ini FPEB UPI yang terdiri atas program pendidikan dan nonkependidikan telah melahirkan sarjana ekonomi dan sarjana pendidikan ekonomi yang dapat mengisi kebutuhan ekonomi syariah. Artinya, UPI bukan hanya menghasilkan sarjana pendidikan, melainkan juga menghasilkan sarjana nonkependidikan yang memiliki kualifikasi yang sama dengan sarjana ekonomi dari perguruan tinggi lain. 

“Kegiatan ini juga dalam rangka menggali tantangan dari standardisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perbankan ekonomi syariah agar lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi semakin berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan,” ujarnya. 

Menurut Edi, perbankan syariah terus berkembang karena didasarkan pada literatur dan akademik, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis yang tidak dapat menyikapi gap antara miskin dan kaya. “Syariah inilah keunikan dari FPEB sebagai competitive advantage dibandingkan perguruan tinggi lain,” katanya. 

Semakin Dibutuhkan 

Sementara itu,Ahmad Slamet Salmon, Ketua Asbisindo Jawa Barat, menuturkan pentingnya kerja sama antara UPI, Bank Indonesia serta Asbisindo untuk mempersiapkan sumber daya insan pada era globalisasi. Pembukaan prodi ekonomi syariah pun menjadi penting mengingat pada 2015 mendatang dibutuhkan sekitar 1.500 sumber daya insan yang berada di level menengah dan atas pada majemen. “ini agar level menengah dan atas pada manajemen ini tidak dikuasai warga asing Muslim,” katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, sumber daya manusia harus segera dibangun mulai dari sekarang, tentunya hal itu dengan standar kompetensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis syariah. “Bank syariah punya prinsip melayani secara transparan dan penuh etika. Sumber daya insan dengan prinsip inilah yang juga dibutuhkan,” ujarnya. 

Pemateri lain, Ahmad Rizal, menuturkan, pertumbuhan aset perbankan syariah di Jawa Barat mencapai 20 persen. Angka ini melebihi pertumbuhan aset perbankan konvensional. Menurut Ahmad, bank syariah bukan sebagai lembaga berorientasi keuntungan saja melainkan juga memiliki tanggung jawab spiritual. 

“Citra perbankan nasional yang negatif dapat dieliminasi dengan SDM yang profesional dan berakhlak sesuai syariah dan meraih kepercayaan dan mampu memberikan layanan yang baik. Ini adalah solusi dari adanya fenomena krisis kepercayaan terhadap kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini. Adanya pedoman wajib bagi semua praktisi perbankan syariah, yaitu shiddiq, amanah, fathonah, serta tabligtentunya menjadi angin segar bagi perbankan di Indonesia,” katanya. (Deny/Foto: Dewi Turgarini) 

Read More

EKONOMI SYARIAH: SDM jadi Masalah Utama

BISNIS.COM--JAKARTA: Kurangnya sumber daya manusia terdidik dalam ekonomi syariah ternyata bukan hanya menjadi masalah di Indonesia. Masalah yang sama juga terjadi pada banyak negara yang memiliki industri keuangan syariah. Alfatih Gessan Pananjung WA, Dosen Senior Bahrain Institute of Banking Finance, mengatakan masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) intelektual pada industri keuangan syariah terus diekspose melalui media massa. "Sejumlah media massa besar di dunia selalu mengangkat masalah kekurangan SDM pada ekonomi syariah karena itu merupakan salah satu masalah yang terjadi saat ini," ujarnya dalam seminar Sustainable Strategies of Sharia Banking in Indonesia in Response to The Global Economic Challenges, 6 Februari 2012. 

Menurutnya, SDM merupakan aset terpenting dalam industri syariah dalam mendukung perkembangan bisnis. "SDM merupakan faktor penting dalam mempertahankan kinerja dan daya saing dalam industri keuangan syariah," ujarnya. Dia menambahkan SDM dalam dunia ekonomi syariah berbeda dengan keuangan konvensional karena harus mengintegrasikan spiritual Islam, selain pengembangan pengetahuan dan keahlian perbankan. "Pendidikan dan latihan merupakan solusi kunci untuk menyelesaikan masalah ini."

Ketersediaan SDM dalam perbankan syariah merupakan salah satu masalah yang mendera industri selama ini. Dalam lima tahun mendatang (2017), industri keuangan syariah membutuhkan sekitar 40.000 SDM guna mendukung perkembangan industri yang diproyeksi masih tumbuh secepat 3 tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir industri perbankan syariah tumbuh 37,9% dan khusus tahun lalu tercatat 48,35%. (tw)

Read More

PERBANKAN SYARIAH: Kian Maju, 11.000 Praktisi Dibutuhkan Setiap Tahun

BISNIS.COM--JAKARTA: Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah rata-rata sekitar 11.000 per tahun.

Ketua Umum Asbisindo Yuslam Fauzi mengatakan pertumbuhan industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong tingginya kebutuhan SDM yang kompeten.

"Satu sisi perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi di ilmu ekonomi syariah perkiraan kami belum cukup memenuhi kebutuhan pasar," ujarnya dalam Seminar Pengelolaan Dana Umat dengan Prinsip Ekonomi Syariah, Selasa (28/1).

Dia memperkirakan institusi formal pendidikan di Indonesia hanya mampu memasok SDM ekonomi dan keuangan syariah sekitar 3.750 orang per tahun.

Dengan kata lain, masih terdapat selisih kebutuhan SDM perbankan syariah hingga 7.000 orang per tahun.

"Bank syariah harus mendidik SDM secara mandiri untuk mencapai standar kompetensi tenaga kerjanya," ungkapnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengakui kekurangan SDM perbankan syariah merupakan tantangan bagi pengembangan industri keuangan syariah di masa depan.

"Jumlah SDM bidang islamic finance ini sedikit dan terbatas," katanya.

Hingga November 2012, perbankan syariah secara rata-rata tumbuh di atas perbankan konvensional. (arh)

Editor : Aprika Rani Hernanda

Read More

Indonesian Abbreviation

API	Arsitektur Perbankan Indonesia
AASI	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AFLN	Aset Financial Luar Negeri
APB	Aktiva Produktif Bermasalah
APERD	Agen Penjual Reksa Dana
APMK	Alat pembayaran Menggunakan Kartu
APT	Akta Pemberian Tanggungan
APU	Akte Pengakuan Utang
APU	Anti Pencucian Uang
APYD	Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan
ASBISINDO	Asosiasi Bank Syariah Indonesia
ASKI	Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
ATMR	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
ATTM	Aktiva Tetap Terhadap Modal
AYDA	Aset Yang Diambil Alih
BAPPEBTI	Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BBKU	Bank Beku Kegiatan Usaha
BBO	Bank Beku Operasi
BDP	Bank Dalam Penyehatan
BEI	Bursa Efek Indonesia
BEJ	Bursa Efek Jakarta
BES	Bursa Efek Surabaya
BIK	Biro Informasi Kredit
BKS	Bangun, Kelola, Serah
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BMI	Bank Muamalat Indonesia
BMPD	Batas Maksimum Penyaluran Dana
BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit
BMT	Baitul Mal wat Tamwil
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPIH	Biaya Penyelenggara Ibadah Haji
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPR	Bank Pembiayaan Rakyat
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPS	Bank Penerima Setoran
bps	basis point
BPUK	Bagian Pengelolaan Uang Kas Keluar
BSZ	Beban Setelah Zakat
BTO	Bank Take Over
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
CPK	Cadangan Persetaraan Keuntungan
DASP BI	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
DHE	Devisa Hasil Eksport
DHIB	Daftar Hitam Individual Bank
DHN	Daftar Hitam Nasional
DKBU-BI	Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia
DKE	Data Keuangan Elektronik
DPbS	Direktorat Perbankan Syariah
DPI	Data Perbankan Indonesia
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPPK	Daftar Pengecekan Pencairan Kredit
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSAK	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
DSN	Dewan Syariah Nasional
DULN	Devisa Utang Luar Negeri
EBA	Efek Beragun Aset
FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FLI	Fasilitas Likuiditas Intrahari
FLIS	Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah
FPD	Fasilitas Pembiayaan Darurat
FPJP	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
FPJPS	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah
FSSK	Forum Stabilitas Sistem Keuangan
GWM	Giro Wajib Minimum
HPPR	Harga Penutupan di Pasar Reguler
IAEI	Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IMA	Investasi Mudarabah Antar Bank
ISAK	Interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia
JII	Jakarta Islamic Index
KAP	Kualitas Aktiva Produktif
KBAB	Kewajiban Bersih Antar Bank
KBI	Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi KP Bank
KC	Kantor Cabang
KCP	Kantor Cabang Pembantu
KCPS	Kantor Cabang Pembantu Syariah
KCS	Kantor Cabang Syariah
KEN	Komite Ekonomi Nasional
KF	Kantor Fungsional
KIK EBA	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
KJKS	Koperasi Jasa Keuangan Syariah
KJPP	Kantor Jasa Penilai Public
KK	Kantor Kas
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKS	Kantor Kas Syariah
KLLD	Kegiatan Lalu Lintas Devisa
KP	Kantor Pusat
KPB	Kantor Pusat Bank
KPBI	Kantor Pusat Bank Indonesia
KPEI	Kliring Penjaminan Efek Indonesia
KPIU	Keputusan Pemberian Izin Usaha
KPK	Kegiatan Pelayanan Kas
KPK	Komputer Penyelenggara Kliring
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KPO	Kantor Pusat Operasional
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga
KPW	Kantor Perwakilan
KSK	Kajian Sistem Keuangan
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUK	Kredit Usaha Kecil
KUPU	Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
LAKU	Lengkap, Akurat , Kini dan Utuh
LBB	Lembaga Bukan Bank
LBU	Laporan Bulanan Bank Umum
LBUS	Laporan Bulanan Bank Umum Syariah
LHBU	Laporan Harian Bank Umum
LJNSP	Layanan Jasa Nasabah Sistem Pembayaran
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKI	Lembaga Keuangan Islam
LKMS	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKPBU	Laporan Kantor Pusat Bank  Umum
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LKU	Laporan Kegiatan Usaha
LPIP	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
LPJK	Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan
LPL	Laporan Pemantauan Likuiditas
LPP	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
LPPS	Laporan Perkembangan Perbankan Syariah
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LPZ	Lembaga Pengelola Zakat
LRPD	Lembaga Riset Perbankan Daerah
MAKA	Masuk Awal - Keluar Awal
MEE	Masyarakat Ekonomi Eropa
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NDB	Nilai Dasar Baru : {(NPB x NPL)/ NPL} x NDL.
NDL	Nilai Dasar Lama
NPB	Nilai Pasar Baru
NPL	Nilai Pasar Lama
NPWZ	Nomor Pokok Wajib Zakat
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORI	Obligasi Negara Ritel
PABPR	Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat
PAI	Prinsip Akuntansi Indonesia
PAPSI	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDN	Posisi Devisa Neto
PEB	Pemberitahuan Eksport Barang
PHBKSM	Pengembangan Hubungan Bank Kelompok Swadaya Masyarakat
PHU	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
PIB	Pemberitahuan Import Barang
PIPM	Pusat Informasi Pasar Modal
PIPU	Pusat Informasi Pasar Uang
PK-3	Peringkat Komposit 3
PKE	Pembiayaan Kepemilikan Emas
PKES	Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
PKL	Penyelenggara Kliring Lokal
PKLN	Pinjaman Komersial Luar Negeri
PKN	Penyelenggara Kliring Nasional
PKT	Program Kemitraan Terpadu
PLN	Pinjaman Luar Negeri
PMA	Peraturan Menteri Agama
PMA	Perusahaan Penaman Modal Asing
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPANP	Penyisihan Penghapusan Aset Non Produktif
PPAP	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPAPWD	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk
PPAPYD	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk Bank
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPE	Perangkat Perbankan Elektronis
PPKPB	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PRIMA	Perhimpunan Inteletual Muslim Indonesia
PRIT	Pemegang Rekening Investasi Terbatas
PRKS	Pembiayaan Rekening Koran Syariah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAPS	Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PT	Perseroan Terbatas
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAS	Pasar Uang Antar Bank Syariah
PVA	Pedagang Valuta Asing
PYD	Pembiayaan yang Diberikan
RAT	Rapat Anggota Tahunan
RBB	Rencana Bisnis Bank
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBN	Surat Berharga Negara
SBPT	Surat Bukti Penerimaan Transfer
SBPU	Surat Berharga Pasar Uang
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDI	Sumber Daya Insani
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKI	Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
SIKJJ	Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh
SIMA	Sertifikat Investasi  Mudharabah Antarbank
SIMSPBI	Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia
SISMONTAVAR	Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
SKAI	Satuan Kerja Audit Intern
SKAPI	Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia
SKBDN	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SKSD	Surat Keterangan Surat berharga Diagunkan
SPAKT	Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui
SPFAIB	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
SPI	Statistik Perbankan Indonesia
SPKE	Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik
SPLS	Surat Permohonan Lelang SBI
SPP	Surat Perintah Pembayaran
SPPP	Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran
SPPR	Surat Permohonan Perpindahan Registrasi
SPS-BI	Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia
SSB	Surat Sanggup Bayar
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSK	Sistem Sentral Kliring
STBS	Surat Tanda Bukti Setor
STK	Satuan Tugas Khusus
STKE	Sistem Transfer Kredit Elektronik
SUN	Surat Utang Negara
SWBI	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
SWBI	Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
TPK	Terminal Peserta Kliring
TPPK	Tanda Pengenal Petugas Kliring
TSI	Teknologi Sistem Informasi
TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
UK	Uang Kertas
UKA	Uang Kertas Asing
UKM	Usaha Kecil Menengah
UL	Uang Logam
ULN	Utang Luar Negeri
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UPS	Unit Pelayanan Syariah
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
UUS	Unit Usaha Syariah
WBUT	Wesel Bank Untuk Transfer
Wilker	Wilayah Kerja
ZIS	Zakat, Infaq, Shodaqoh

Read More

English Abbreviation

2SMF	2-Step Murabaha Financing
AAOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain
ABC	Arab Banking Corporation
ABS	Asset-Backed Securities
ACCA	Association of Chartered Certified Accountants
ADB	Asian Development Bank
ADFIMI	Association of National Development Finance Institutions
ADIB	Abu Dhabi Islamic Bank
AfDB	African Development Bank
AFFI	Arab Financing Facility for Infrastructure
AFI	Alliance for Financial Inclusion
AfT	Aid for Trade
AGRA	Alliance for a Green Revolution in Africa
AIB	Ajman Islamic Bank (UAE)
AIBIM	Association of Islamic Banking Institutions Malaysia
AITAB	Al-Ijarah Thumma Al-Bai`
APIF	Awqaf Properties Investment Fund
ARCIFI	Arbitration and Reconciliation Centre for Islamic Financial Institution
ARR	Anticipated Rate of Return
AsDB	Asian Development Bank
ASEAN	Association of the South East Asian Nations
ATM	Automatic Teller Machine
AVCJ	Asian Venture Capital Journal
AWI	Arab World Initiative
AWIC	Annual World Islamic Conference
B.E.D	Board of Executive Directors
B.O.G	Board of Governors
BADEA	Arab Bank for Economic Development in Africa
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional (National Board of Zakat)
BBA	Bai` Bithaman Ajil
BI	Bank Indonesia (central bank)
BI	Bank Islam (Malaysia)
BI	Bank Islami (Pakistan)
BI RTGS	Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
BI SSSS	Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
BIB	Bahrain Islamic Bank
BIBF	Bahrain Institute of Banking and Finance
BIIH	British Islamic Insurance Holdings
BIMP-EAGA	Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area
BIS	Bank for International Settlement
BMA	Bahrain Monetary Authority
BMI	Bank Muamalat Indonesia
BOOT	Build Own Operate and Transfer
BOT	Build Operate and Transfer
BPO	Business Process Outsourcing
BSE	Bahrain Stock Exchange
BSM	Bank Syariah Mandiri (Indonesia)
BTF	Balance Transfer Facility
CAGR	Cumulative Annual Growth Rate
CAMELS	Capital adequacy, Asset quality, Management capability, Earnings, Liquidity,
CAR	Capital Adequancy Ratio
CB	Central Bank
CBDT	Central Board of Direct Taxes
CCB	Conventional Commercial Bank
CCPPO	Cumulative Convertible Participating Preferred Ordinary
CDC	Central Depository Company
CDD	Community Driven Development
CDO	Collateralized Debt Obligation
CDO	Cease and Desist Order
CFM	Council of Foreign Ministers
CFO	Chief Finance Officer
CIBAFI	Council for Islamic Banks and Financial Institutions
CIEBS	Consulting for Islamic Economics & Business Strategies (Indonesia)
CIF	Cost, Insurance and Freight
CIFA	Certified Islamic Finance Analyst
CII	Council of Islamic Ideology (Pakistan)
CIT	Countries in Transition
CLO	Collateralized Loan Obligation
CMA	Cash Management Accounts
CMC	Central Bank Musharakah Certificates (Sudan)
CMH	Commodity Murabahah House
CNC	Communities in Non-Member Countries
COD	Certificates of Deposit
COI	Certificates of investment
COMCEC	Committee for Economic and Commercial Cooperation
COMPAS	Common Performance Assessment System
COMSTECH	Committee for Scientific and Technological Cooperation
COT	Carried over Transactions
CPI FIFA	CPI Financial Islamic Finance Awards
CPSS	Committee on Payment and Settlement System
CSR	Corporate Social Responsibility
CVC	Corporate Venture Capital
DCF	Discounted Cash Flow
DFI	Development Finance Institution
DFSA	Dubai Financial Services Authority
DIB	Dubai Islamic Bank
DIFC	Dubai International Financial Center
DJIM	Dow Jones Islamic Market Index
DM	Diminishing Musharakah
DMI	Dar Al-Maal Al-Islami
DO	Delivery Order
DPB	Daily Product Basis (deposit management)
DVP	Delivery versus Payment in securities settlement system
DWG	Development Working Group
e4e	Education for Employment
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes and/or before Depreciation and Amortization
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development
ECAI	External Credit Assessment Institution
ECO	Economic Cooperation Organization
ECOWAN	ECOWAS Wide Area Network
ECOWAS	Economic Community for West African States
ECT	Error Correction Term
EDL	External Debt Liability
EDR	European Depository Receipts
EEC	European Economic Community
EFS	Export Financing Scheme
EFSF	European Financial Stability Facility
EIB	Emirates Islamic Bank (UAE)
EIU	Economists Intelligence Unit
ELS	Economic Lecture Series
EM-Sec	Security of Electronic Money
ESM	European Stability Mechanism
ESOP	Employee Stock Options Programme
EVCA	European Venture Capital Association
FCIC	Federation of Consultants from Islamic Countries
FDI	Foreign Direct Investment
FDR	Fixed Deposit Receipts
FDR	Financing to Deposit Ratio
FEVD	Forecasting Error Variance Decomposition
FFS	Future Flow Securitization
FIBE	Faisal Islamic Bank of Egypt
FIFO	First In - First Out
FIS	Front Islamique du Salut (Islamic Salvation Front – Algeria)
FOB	Free on Board
FOCIC	Federation of Contractors from Islamic Countries
FRS	Fixed Return Securities
FSA	Financial Services Authority
FSC	Federal Shariat Court (Pakistan)
GATI	General Agreement on Tariffs and Trade
Gbpwh/Gbpwth	God be pleased with him and God be pleased with them
GCC	Gulf Cooperation Council
GCG	Good Corporate Governance
GCIBAFI	General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
GDP	Gross Domestic Product
GDP	Gross Domestic Produk
GDR	Global Depository Receipts
GEM	Growth Equity Market
GMC	Government Musharakah certificates (Sudan)
GNI	Gross National Income
GNP	Gross National Product
GoI	Government of Indonesia
GTRC	Group Trade Related Issues Committee
HIFIP	Harvard Islamic Finance Information Program
HIPC	Heavily Indebted Poor Country
IAIB	International Association of Islamic Banks
IAS	Islamic World Academy of Sciences
IAS	International Accountancy Standards
IAS	International Accounting Standar
IB	Islamic Bank
IBB	Islami Bank Bangladesh
IBFIM	Islamic Banking and Finance Institute Malaysia
IBP	Islamic Banks Portfolio
IBRA	Indonesian Bank Restructuring Agency
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IBU	Islamic Business Unit
ICB	Islamic Commercial Bank
ICCI	Islamic Chamber of Commerce and Industry
ICD	Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (SA)
ICDT	Islamic Centre for Development of Trade
ICIEC	Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (SA)
ICM	Islamic Capital Markets
ICMI	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
ICRIE	International Center for Research in Islamic Economics
ID	Islamic Dinar (equivalent to one Special Drawing Right of IMF)
IDA	International Development Association (World Bank)
IDB	Islamic Development Bank  (SA)
IDB-56	The 56 Member Countries (IDB)
IDB-OCR	Ordinary Capital Resources (IDB)
IDB-STATCAP	IDB Statistical Capacity Building Initiative
IDR	Islamic Depository Receipts
IDR	Indonesia Rupiah
IDS	Islamic Debt Securities
IERB	Islamic Economics Research Bureau
IERC	Islamic Economics Research Centre (SA)
IERS	Islamic Export Refinance Scheme
IES	Islamic Economic Studies
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IFC	International Finance Corporation
IFI	Islamic Financial institution
IFI	Islamic Financial Institution
IFIBAF	Institute for Islamic Banking and Finance
IFIL	Islamic Finance and Investment Limited
IFIS	Islamic Finance Information Service
IFQ	Islamic Finance Qualification
IFRS	International Financial Reporting Standars
IFSB	Islamic Financial Services Board  (Malaysia)
IFSI	Islamic Financial Services Industry
IHE	Islamic Higher Education
IIBI	Institute of Islamic Banking and Insurance (UK)
IIBID	International Islamic Bank for Investment and Development
IICAS	International Islamic College for Advanced Studies
IICC	Irish Islamic Chamber of Commerce
IICG	Islamic Investment Company of the Gulf
IICO	International Islamic Charitable Organization
IICRA	International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration
IICWC	International Islamic Committee for Woman and Child
IIDL	International Islamic Digital Library
IIDT	International Islamic Development Trust
IIF	Islamic Infrastructure Fund
IIFD	International Islamic Forum for Dialogue
IIFF	International Islamic Finance Forum
IIFM	International Islamic Financial Market (Bahrain)
IIFSO	International Islamic Federation of Student Organizations
IIIE	International Institute of Islamic Economics (Islamabad)
IIIT	International Institute of Islamic Thought
IILM	International Islamic Liquidity Management Corporation (Malaysia)
IIMM	Islamic Interbank Money Market (Malaysia)
IINA	International Islamic News Agency
IIPC	International Islamic Propagation Center
IIPH	International Islamic Publishing House
IIRA	Islamic International Rating Agency (Bahrain)
IIRO	International Islamic Relief Organization
IIU	International Islamic University
IIU	International Islamic University (Terengganu, Malaysia)
IIUC	International Islamic University Chittagong
IIUI	International Islamic University Islamabad
IIUM	International Islamic University Malaysia
IJIFS	International Journal of Islamic Financial Services
IKIM	Malaysian Institute of Islamic Understanding
IMF	International Monetary Fund
IMFI	Islamic Micro-Finance Institution
IMI	Islamic Microfinance Institution
IMMC	Islamic Money Management Company
INCEIF	International Centre for Education in Islamic Finance (Malaysia)
INID	Islamic Negotiable Instrument of Deposit
INTOSAI	International Organization of Supreme Audit Institutions
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
IP	Intellectual Property
IPO	Initial Public Offering
IRB	Islamic Rural Bank
IRF	Impulse Response Function
IRI	Islamic Research Institute (Pakistan)
IRR	Internal Rate of Return
IRS	Internal Rating System
IRTI	Islamic Research and Training Institute (SA)
ISESCO	Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
ISFD	Islamic Solidarity Fund for Development
ISNA	Islamic Society of North America
ISRA	International Shari'ah Research Academy (Malaysia)
ITAP	Investment Promotion Technical Assistance Program
ITC	Islamic Trade Centre
ITFC	International Islamic Trade Finance Corporation (SA)
ITFO	Import Trade Financing Operations (IDB)
ITS	International Takaful Summit
IUT	Islamic Unit Trusts
JIB	Jordan Islamic Bank
JIBOR	Jakarta Interbank Offerred Rate
JIT	just-in-time
L/C	Letter of Credit
L/C	Letter of Credit
L/G	Letter of Guarantee
LAS	League of Arab States
LDC	Least Developed Country
LDMC	Least Developed Member Country
LDR	Loan to Deposit Ratio
LGS	Loan Guarantee Scheme
LIBOR	London Interbank Offered Rate
LIFDC	Low-Income Food-Deficit Country
LLR	Lender of Last Resort
LMC	Liquidity Management Centre (Bahrain)
LOF	Lines of Financing
LP	Limited Partnership
LTCM	Long-Term Capital Management
LTTFS	Longer-Term Trade Financing Scheme
MAS	Monetary Authority of Singapore
MCB	The Muslim Council of Britain
MCPS	Member Country Partnership Strategy
MDB	Multilateral Development Bank
MDG	Millennium Development Goal
MDP	Microfinance Development Program
MENA	Middle East and North Africa
MESA	Middle Eastern Studies Association
MFI	Micro Finance Institutions
MFI	Multilateral Financing Institution
MICR	Magnetic Ink Character Recognition
MIFC	Malaysia International Islamic Financial Centre (Malaysia)
MII	Mudarabah Interbank Investment
MoI	Multiple of Investment
MoU	Memorandum of Understanding
MPO	Murabaha to Purchase Orderer
MR	Market Risk
MS	Mudarabah Sukuk
MTN	Medium Term Note
MYNA	Muslim Youth of North America
NBFC	Non-Banking Finance Company
NBFI	Non-Bank Financial Institution
NDFI	National Development Finance Institution
NEA	New Enterprise Associates
NEP	New Economic Policy (Malaysia)
NGO	Non-Governmental Organisation
NIB	Non-Interest Based System
NIB	Noor Islamic Bank (UAE)
NIBAF	National Institute of Banking and Finance
NIDC	Negotiable Islamic Debt Certificate
NIEO	New International Economic Order
NIF	National Islamic Front
NIM	Net Interest Margin
NOM	Net Operating Margin
NPF	Non Performing Financing
NPL	Non-Performing Loan
NPV	Net Present Value
NSS	National Savings Schemes
OBU	Offshore Banking Units
OCR	Ordinary Capital Resources (IDB)
OD	Overdraft
OIC	Organisation of the Islamic Cooperation (SA)
OIC	Organization of Islamic Countries
OMOs	Open Market Operations
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries
P&L	Profit and Loss
PAD	Payment Against Documents
PBUH	Peace Be Upon Him
PBV	Price to Book Value
PER	Profit Equalisation Reserve
PER	Price Earning Ratio
PERL	Principal Exchange Rate Linked Security
PIU	Project Implementation Unit
PLS	Profit and Loss Sharing
PPP	Public Private Partnership
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper
PSA	Participants Special Account
PTC	Participation Term Certificates (Musharakah-based investment certificates)
QFC	Qatar Financial Centre
QIB	Qatar Islamic Bank
QIIB	Qatar International Islamic Bank
QIIC	Qatar Islamic Insurance Company
RAV	Repackaged Asset Vehicle
Repo	RePurchase Offer
RGM	Rapid Growth Market
RL	Reverse Linkage
ROA	Return on Assets
ROE	Return on Equity
ROSCA	Rotating Savings and Credit Association
RTGS	Real-Time Gross Settlement
SAB	Shariat Appellate Bench (of the Supreme Court of Pakistan)
SAC	Shariah Advisory Council (Malaysia)
SAIBOR	Saudi Arabian Interbank Offered Rate
SAMA	Saudi Arabian Monetary Agency
SDR	Special Drawing Right
SESRIC	Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SFAS	Statement of Financial Accounting Standard
SIB	Sharjah Islamic Bank (UAE)
SIBOR	Singapore Interbank Offerred Rate
SLR	Statutory Liquidity Reserves
SLT	Securities Lending Transaction
SME	Small and Medium Enterprise
SMS	Swiss Muslim Society
SOE	State-Owned Enterprise
SPM	Special Purpose Mudarabah
SPV	Special Purpose Vehicle
SQ	Spiritual Quotient
SSB	Shariah Supervisory Board
SSC	Shar¯ı´ah Supervisory Committee
SSI	Small Scale Industry
SSS	Recommendation for Securities Settlement System
STM	Short Term Mismatch
SVC	Social Venture Capital
SWT	Subhanahu wa Ta‘ala (the term that Muslims use with the name of Allah Almighty)
TDR	Term Deposit Receipts
TDT	Trickle-Down Theory (in economic development and growth)
TFC	Term Finance Certificates
TMCL	Time Multiple Counter Loan
TPS	Trade Preferential System
TR	Trust Receipt
TRN	Transaction Reference Number
TTMM	Two-Tier Mudarabah Model
UAE	United Arab Emirates
UCP	Uniform Customs and Practice
UDC	Under Developed Country
UIF	Unit Investment Fund (IDB)
UKIFS	UK Islamic Finance Secretariat
USM	Unlisted Securities Market
UWL	Underwriting loss (in Takaful/insurance)
UWS	Underwriting surplus (in Takaful/insurance)
VAR	Value-at-Risk
VAR	Vector Autoregression
VC	Venture Capital
VECM	Vector Error Correction Model
VOLIP	Vocational Literacy Program for Poverty Reduction
VRS	Variable Return Securities
WAMY	World Assembly of Muslim Youth
WCMP	World Congress of Muslim Philanthropists
WDIBF	World Database for Islamic Banking and Finance
WIBA	World Islamic Banking Awards
WIBC	World Islamic Banking Conference
WIEF	World Islamic Economic Forum
WWF	World Waqf Foundation (SA)

Read More