Total Rekening Tabungan dan Pembiayaan Syariah Masih Rendah

INFOBANKNEWS.COM--OJK mencatat pertumbuhan account perbankan syariah mencapai 40% pada tahun lalu. Meski angka tersebut terbilang tinggi, hingga saat ini total rekening tabungan dan pembiayaan syariah baru mencapai 16 juta. Rezkiana Nisaputra

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui, berdasarkan data pasar keuangan syariah masih didominasi dari pertumbuhan ritel, sehingga membuat pasar keuangan syariah di Tanah Air tertinggal dari negara muslim lainnya.

“Seperti negara muslim yang lain, yakni Malaysia, Arab Saudi dan Turki, pasar keuangan syariah mereka itukan lebih mengejar pertumbuhan korporasi,” ujar Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setiadi, di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2014.

Dia menjelaskan, memang negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, pangsa syariah dinegara tersebut kecil bial dibandingkan dengan Indonesia, sehingga pertumbuhan ritel Indonesia lebih tinggi.

“Pertumbuhan ritel tinggi, account nasabah capai 40% sehingga rekening tabungan ada 12,4 juta dan rekening pembiayaan 3 juta, total 16 juta. Tapi tetap nominal tersebut kecil,” tukasnya.

Meski nominal rekening tersebut minim, Dana Pihak Ketiga (DPK) syariah mampu masuk relatif besar. Ini disebabkan sisi pembiayaan yang tumbuhnya 40%. “Jumlahnya besar-besaran sedangkan sisi pembiayaan karena banyak transfer orang-orang kota ke desa,” ucap Edy.

Dia meminta, agar perbankan syariah bisa menjadi perhatian utama, dimana sejauh ini OJK sudah melakukan langkah-langkahnya untuk terus mendorong perbankan syarah.

“Kami meminta perbankan syariah untuk dapat meningkatkan jumlah jaringan bukan hanya kantor cabang atau langsung dibuat syariah tapi juga jaringan yang ada di induknya, dimana 11 kantor dari 10 kantor perbankan syariah terbesar ada di Indonesia. Ini meningkatkan peran jaringan kantor ke depan,” paparnya.

“Saya harap bila anak usaha dalam holding tersebut merupakan konsen dari induknya kalau tidak performe kurang bagus, memperbaiki anaknya juga,” tutup Edy. (*)

Read More

Mixed Outlook for Indonesian Retail

oxfordbusinessgroup.com--Expectations that rising incomes among Indonesia's burgeoning middle class will generate a retail boom were boosted by rosy end-of-year sales results. However, the upward trend is threatened by both global and domestic trends.

A Bank Indonesia (BI) survey published in January revealed that retail sales surged 14% year-on-year (y-o-y) in November, the fastest growth since July. The survey of 650 retailers in 10 major cities also predicted that December sales would increase 18.3% over the same month in 2012.

This result was in line with a steady climb in the central bank’s consumer confidence index over the last quarter of the 2013, which reached 116.5 at the end of December, up from 107.1 at the beginning of October.

“Consumers are more confident about economic conditions over the next six months, citing positive sentiment about their income, job availability and business activities,” the central bank said in November.

Recent financial statements suggest that retailers were doing well in the second half of last year, with third-quarter results from eight companies showing revenue growth of between 9% and 27%.

Singapore-based Lippo Malls Indonesia Retail Trust said its gross revenues increased to nearly $30m in the third quarter of 2013, up 13.6% from the same period in 2012, attributing the increase to "contributions from six new malls acquired in 4Q 2012 and the positive rental reversions within the existing malls ".

Demographic trends support growth

Such expansion underlines confidence in the market, underpinned by demographics. Boston Consulting Group (BCG) is projecting the number of middle class and affluent consumers (MACs) – which currently stands at 74m — may reach 141m people in 2020.

“These consumers are the sweet spot of this market,” said Vaishali Rastogi, a BCG partner and coauthor of the report, published last year. “They’re beginning to move beyond basic necessities to products that offer greater convenience and comfort, such as home durables, white goods, cars and financial services.”

However, despite the expectations and planned opening of several major malls over the next five years, not all observers see 2014 as an easy ride for retail.

“For 2014, in light of the incoming election and probable rupiah instability, it is quite likely that customer loyalty will go out the window in certain areas of the market as consumers become more concerned with the pricing of goods and value for money,” Paulus Ong, the president-director of Pongs Home Store Indonesia, told OBG.

Growth on the outskirts

Faced with an uncertain outlook in Jakarta, international and domestic retail firms are turning to the relatively untapped market of smaller cities and the capital's outskirts, according to Fernando Repi, spokesperson for department store operator Matahari Putra Prima. “Modern retail is still lacking in second-tier cities when in fact, people there have experienced economic and, therefore, income upgrades,” he told the local media in December.

It is a misperception that Indonesia's economic growth centers around Jakarta, wrote the McKinsey Global Institute in a December 2012 report. "Many other cities are growing more rapidly, albeit from a lower base. [...] These include Medan, Bandung and Surabaya as well as parts of Greater Jakarta".

The sentiment was echoed by the findings of BCG.

"Indonesia currently has 12 cities with more than 1m MACs. By 2020, however, this number will roughly double, to 22 cities with more than 1m MACs, including emerging cities such as Palembang, Makassar, Batam, Semarang, Pekanbaru and Padang.”

The lack of international retail giants in the country can be explained by the geographic fragmentation, according to research released last December by Deloitte. "Middle class consumers in Indonesia still show a strong preference for shopping at convenient locations near their homes, meaning that convenience stores and mini-markets continue to be the main destination for many."

The fact that retailers are identifying new sales strategies rather than losing confidence in the country reflects long-term optimism based on the country’s fundamentals. This suggests that while macroeconomic trends will buffet the sector in 2014, its future outlook beyond this year remains positive.

Read More

Arah dan Proyeksi Perbankan Syariah 2014

TRIBUNNEWS.COM--GELIAT ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang semakin signifikan di penghujung 2013. Menariknya, ini terjadi di tengah terpaan krisis dan perlambatan ekonomi dunia yang terjadi di Amerika dan Eropa. 

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2013, terdapat 11 Bank Umum Syariah(BUS), 24 Unit Usaha Syariah(UUS), dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah tersebut, perbankan Syariah berhasil meraup aset sebesar Rp 228,9 T.

Bank Syariah juga berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 173,6 T dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 178,8 T. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar Rp 107,2 T (60 persen) pembiayaan disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jumlah rekening yang ada di Bank Syariah juga meningkat 28 persen dari 12,5 juta menjadi 16 juta rekening.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti BI Rifki Ismal (2013) meliris bahwa diproyeksikan pada ujung tahun 2014, total asset perbankan Syariah diproyeksikan berada pada kisaran Rp255,2 T (pesimis), Rp 283,6 T (moderat) dan maksimal Rp 312 triliun (optimis) dengan perkiraan total DPK berada pada kisaran Rp 209, 6 T (pesimis), Rp 228 T (moderat) dan maksimal Rp 239, 5 T (optimis). Dari tiga perkiraan tersebut, kue pasar perbankan Syariah diperkirakan antara 5,25%-6,25%.

Namun apabila dibandingkan dengan bank Syariah Malaysia kita masih jauh ketinggalan karena total aset perbankan Syariah Indonesia yang sebesar Rp 228,9 triliun masih jauh dari aset perbankan Syariah Malaysia yang sebesar ± Rp14000 Triliun. Apabila melihat jumlah penduduk Malaysia yang hanya ± 29 juta dengan setengahnya adalah Muslim akan tetapi mampu memaksimalkan perbankan Syariah sementara di tanah air jumlah penduduk ± 237 juta jiwa dengan hamper 80 persen adalah Muslim namun belum mampu mengejar Malaysia dalam industri keuangan syariah (Safri Haliding, 2013).

Tantangan 

Proyeksi perbankan syariah yang ditetapkan BI dapat tercapai dengan didukung oleh semua pihak dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang masih menjadi tugas berat bagi para pelaku di industri perbankan Syariah. Berdasarkan kesimpulan yang ditetapkan oleh akademisi, pelaku, pemerhati dan pegiat ekonomi Islam, secara umum tantangan perbankan Syariah pertama, meningkatkan permodalan untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan ekspansif, rasio kecukupan modal/CAR (Capital Adequacy Ratio) perbankan Syariah utamanya BUS yang saat ini mengalami penurunan dari 15,3% menjadi 14,7%. 

Kedua, meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berdasarkan pada kepatutan Syariah atau Shariah compliance agar mampu bersaing dengan inovasi produk perbankan konvensional. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya insani-SDM yang paham dengan based practice Islamic banking dan figh muamalah. Keempat, meningkatkan edukasi dan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat agar semakin kuat dukungan masyarakat dan mencapai target Indonesia pusat ekonomi Islam dunia sebagaimana pidato SBY dalam meresmikan Gerakan Ekonomi Syariah(GRES) pada 17 Nov. 2013 lalu. Kelima, membangun sinergi, kerjasama dan koordinasi pengawasan perbankan Syariah pada era OJK. Setelah tugas BI dilimpahkan ke OJK maka integrasi sektor keuangan mendesak dilakukan oleh OJK, BI, Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan serta LPS.

Arah Optimisme

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang dan optimisme yang cerah, dan sangat menjanjikan. Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional masih tinggi dibandingkan dengan kondisi negara lain yang mencapai 6.5% kondisi ini akan mendukung pertumbuhan perbankan Syariah meskipun kondisi terakhir terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang tajam namun hal itu sifatnya temporary oleh kondisi ekonomi dunia dan jatuh tempo utang pemerintah dan swasta. 

Berdasarkan kajian tim ekonomi nasional disimpulkan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil di dunia dalam 20 triwulan terakhir dan dalam delapan tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,1–6,2% per tahun, dengan proyeksi 2014 tumbuh berkisar 6,3–6,7%. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India.

Di sisi lain yang mendukung optimisme perbankan syariah adalah meningkatnya kelas ekonomi menengah yang ditandai dengan meningkatnya dan tingginnya komsumsi masyarakat dan investasi dalam negeri yang menjadi penopang utama roda ekonomi nasional yang berkontribusi 88 % dari total produk domestic Bruto (PDB), ini adalah peluang besar untuk mengarahkan ke komsumsi syariah.

Dengan geliat perkembangan ekonomi syariah yang memukau, arah pengembangan dan peningkatan kualitas perbankan syariah ke depan diharapkan fokus pada terobosan pelayanan dan pembiayaan yang sinergi lintas sektoral seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor produktif untuk start up business dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta proyek-proyek skala prioritas dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dan mengejar implementasi komitmen pemerintah terhadap pengalihan mayoritas dana haji kepada perbankan syariah, pendirian Bank BUMN Syariah dan pendirian bank wakaf. Maka dengan sendirinya Indonesia menuju pusat Ekonomi Syariah Dunia benar-benar tercapai.(*)

Oleh;

Safri Haliding MSc

Anggota Forum Dosen Majelis Tribun Timur dan Sekum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Unismuh Makassar

Read More

FDR Bank Syariah 100% Masih Aman

InfoBankNews.com– Bank Indonesia (BI) menilai rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) perbankan syariah di level 100% masih aman, kendati untuk bank konvensional rasio LDR telah diturunkan dari 100%, dan kini dipatok maksimal sebesar 92%.

“FDR saat ini 103%. Kalau kita pelajari ini terdiri dari yang dimiliki oleh BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) memberikan kontribusi ke angka itu,” ujar Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, di Jakarta, Senin, 16 Desember 2013.

Ia menambahkan, kebanyakan BUS memiliki FDR di bawah 100%, walau ada juga yang FDR-nya melampaui angka tersebut. Sementara untuk UUS, lanjut Edy, rasio FDR di atas 100% masih dibolehkan karena ada dorongan dari induk usaha terkait likuiditas.

Menurutnya, pertumbuhan DPK selama tahun ini mencapai 18% pada posisi Oktober dibandingkan Desember 2012. Sementara dalam setahunan tumbuh 29,4%. Hal ini imbuh Edy, masih lebih baik ketimbang pertumbuhan DPK perbankan konvensional. Namun, katanya, pada dua bulan terakhir biasanya pertumbuhan DPK membaik dan bisa sampai 30%.

Terkait dengan kondisi perlambatan ekonomi nasional dan global, bank sentral memang tengah menyoroti likuiditas perbankan, sehingga menurunkan batas atas aturan GWM-LDR bank konvensional dari 100% menjadi 92%. Bila sebuah bank memiliki LDR di atas itu, masih dimungkinkan selama rasio kecukupan modal (CAR) di atas 14%. Untuk menjaga FDR, kemampuan bank untuk menambah DPK memang menjadi hal yang sangat penting.

“Memang belum ada kententuan (GWM-LDR), kalau di konvensional 78-92%. Di bank syariah belum ada batasan. Jadi supaya nanti tak ujug-ujug, kita sudah minta mereka secara supervisory action agar jaga FDR di level 100%. Kalkulasi kita 100% itu sudah sesuai, beda dengan konvensional yang maksimal 92%,” tutur Edy.

Hal ini, jelasnya, disebabkan karena fasilitas pasar keuangan syariah masih sedikit. Akan berbeda bila kondisi pasar keuangan syariah sudah lebih dalam, mengingat sebelum disalurkan menjadi pembiayaan DPK akan lebih dulu masuk ke instrumen keuangan syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Negara Syariah (SBNS). (*)

Read More

Pembiayaan Syariah Harus Bidik Sektor Produktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meyakini perbankan syariah masih tetap agresif di 2014. Hal ini terbukti dari proyeksi BI bahwa aset perbankan bisa tumbuh dengan skenario moderat sebesar Rp 283,5 triliun.

BI juga memproyeksi pangsa pasar perbankan syariah mulai menggeliat di atas lima persen. Hingga akhir 2014, BI memperkirakan pangsa pasar perbankan syariah antara 5,25 persen hingga 6,25 persen.

Namun, bukan berarti perbankan syariah tanpa masalah. Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2014 versi BI, masih ada kemungkinan tantangan besar menghadang pertumbuhan perbankan syariah.Tantangan tersebut bersumber dari dampak ekonomi lanjutan atas krisis keuangan global. Hal ini mengakibatkan perlambatan perekonomian di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Perbankan Syariah, Edy Setiadi mengatakan selama iniperbankan syariah Indonesia memang imun dari krisis. Hanya saja setelah pertumbuhan makro terkoreksi maka perbankan syariah mulai terpengaruh.Hal ini terbukti dengan pertumbuhan aset pertahun hingga Oktober 2013 sebesar 31,8 persen. Angka ini menurut data BI melambat dibandingkan 2012, yang mencapai 34,1 persen. Namun berdasarkan data BI proyeksi ini masih berada pada proyeksi pertumbuhan 2013, yaitu masuk kategori moderat. 

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih mengatakan di 2014, pasar keuangan syariah masih akan terus tumbuh. Karena, ucap dia, ceruk pangsa pasar sektor perbankan Islami ini masih sangat kecil. Oleh karena itu perbankan syariah juga harus lebih agresif lagi. Khususnya mengejar pembiayaan beberapa sektor yang tetap berkibar atau tumbuh di 2014.Sektor tersebut adalah hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi dan manufaktur. 

Sektor diatas akan berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di 2014. Berdasarkan outlook BI, bank sentral ini mengarahkan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di atas 30 persen. 

Bagi Lana hal ini tak masalah selama tingkat NPF masih rendah atau setara dengan dengan perbankan nasional. Oleh karena itu pilihan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan harus bervariasi. 

Khususnya kepada sektor yang benar-benar produktif dan keuangannya lancar.NPF perbankan syariah memang mengalami tren peningkatan, akan tetapi masih terkendali yaitu 2,96 persen dibawah 5 persen.Sedangkan NPL bank konvensional hanya sebesar 1,8 persen.

Reporter : Ichsan Emrald Alamsyah

Redaktur : Nidia Zuraya

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/12/17/mxxryp-pembiayaan-syariah-harus-bidik-sektor-produktif

Read More

Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2014 Menyongsong Otorisasi OJK

Melihat perkembangan industri perbankan syariah nasional terakhir, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, diantaranya otoritas industri yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencapaian market share psikologis industri 5 persen dan dimulainya periode krusial untuk persiapan implementasi mandat UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan liberalisasi pasar regional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika dilihat secara sejarah, industri perbankan syariah pada dasarnya terbagi menjadi 3 periode besar pertumbuhan.

Yaitu, periode inisiasi dimana berdiri pertama kali bank syariah di Indonesia tahun 1992, periode pengembangan ditunjukkan dengan munculnya pelaku baru baik berupa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sejak tahun 2000, dan periode pemapanan ditan dai dengan disahkannya UU Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan disah kannya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, kini industri ini akan memasuki periode baru dimana otoritas industri akan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK, dan secara resmi peralihan itu akan dimulai tahun 2014.

Pada periode pertama hingga tahun 2000, tidak ada petumbuhan yang signifikan dari industri perbankan syariah, karena memang industrinya belum terbangun, dimana di da lamnya hanya ada pelaku tunggal yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun prestasi bank syariah pertama tersebut yang mampu bertahan dengan baik pada masa krisis keuangan 1997-1998 ditambah dengan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi, membuat keran kebijakan dan regulasi terbuka untuk muncul bank syariah baru pada tahun 2000. Sejak itu Industri perbankan syariah nasional memasuki periode kedua yaitu periode perkembangan, dimana muncul 2 BUS baru dan 3 UUS. Dapat dikatakan periode pengembangan adalah era UUS mengingat pertambahan UUS yang cukup menonjol dari 3 UUS tahun 2000 menjadi 26 UUS pada tahun 2008. Selanjutnya pesatnya pertumbuhan industri yang mampu tumbuh lebih dari dua kalilipat dari pertumbuhan perbankan nasional, memancing perhatian pemerintah untuk memapankan industri ini dengan munculnya UU Perbankan Syariah yang telah lama ditunggu.

Industripun merespon kemapanan ini dengan menaikkan status (spin-off) bank-bank syariah dari bentuk UUS menjadi BUS. Periode pemapanan ini ditandai de ngan perubahan komposisi BUS-UUS dari 3 BUS dan 28 UUS menjadi 6 BUS dan 25 UUS. Saat ini komposisinya telah berkembang menjadi 11 BUS dan 23 UUS dengan asset yang telah menembus lebih dari Rp 200 triliun (per Oktober 2013).

Dengan konstelasi seperti itu, menarik melihat dinamika yang akan terjadi pada tahun 2014. Diyakini bahwa pertumbuhan dan atmosfer ekonomi makro tahun 2014 akan lebih baik dari tahun ini. Banyak lem baga ekonomi baik domestik maupun internasional termasuk Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5-6 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkontrol pada kisaran 4,5 plus- minus 1 persen. Kestabilan ekonomi domestik tentu menjamin irama positif pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2013 lalu telah mengeluarkan outlookperbankan syariah 2014, dimana diperkirakan secara moderat pertumbuhan industri berdasarkan asetnya sebesar 19 persen ? 29 persen. Perkiraan ini memang terkesan lebih pesimis di bandingkan dengan pertumbuhan dalam satu tahun terakhir yang mencapai rata- rata 38 persen dengan pertumbuhan terendah 34 persen pada bulan Januari dan tertinggi 46 persen pada bulan Mei. Dengan kondisi yang relatif sama, sebenarnya ruang pertumbuhan industri perbankan sya riah nasional masih cukup terbuka ada di kisaran 30-35 persen. Namun dengan asumsi bahwa tahun 2014 merupakan tahun peralihan otoritas perbankan dari BI ke OJK, dimana industri perbankan khususnya dan industri keuangan nasional secara umum akan lebih terfokus pada pembenahan kelembagaan, sehingga implikasinya diperkirakan tidak ada kebijakan yang signifikan yang akan diambil untuk mengakselerasi pertum- buhan industri lebih tinggi.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yang juga wajar, maka di harapkan pembenahan kelembagaan meliputi pembenahan pondasi dasar yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah nasional, yaitu kebutuhan mendesak akan masterplan pengembangan industri perbankan syariah nasional. Momentum penyatuan kewenangan regulasi industri keuangan Indonesia dibawah satu payung OJK seharusnya menjadi mo mentum yang tepat untuk memperoleh sebuah grand masterplan pengembangan system keuangan nasional yang kuat dan fokus pada ke manfaatan maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Terlebih lagi OJK memiliki amanah tambahan dengan disahkannya UU No. 1 tahun 2013 ten tang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka sempurna pengawasan industri keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK, dari industri ke uangan mikro yang melayani segmen masyarakat usaha mikro kecil sampai dengan industri keuangan menengah besar (dominan oleh perbankan dan pasar modal) yang melayani segmen masyarakat usaha menengah dan besar.

Menghadapi periode krusial un tuk implementasi UU Perbankan Syariah dimana tahun 2023 seluruh pelaku perbankan syariah harus ber bentuk BUS dan pemberlakukan liberalisasi keuangan atas kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2020 (khusus sektor keuangan), perlu mendapat perhatian yang lebih dari OJK. Kesiapan regulasi dan kebijakan yang menciptakan lingkung anindustri yang kondusif, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten, kelengkapan infrastruktur yang mendorong pelayanan menyeluruh bagi semua segmen usaha dan mendorong kinerja dan jangkauan pelayanan lembaga keuangan pada seluruh segmen masyarakat usaha Indonesia. OJK masih memiliki wak tu yang cukup untuk menyiapkan itu semua.

Namun kebutuhan yang paling mendesak untuk segera disediakan adalah tersedianya grand masterplanpengembangan industri keuangan nasional. Tentu masterplan pengembangan industri tersebut di susun secara terencana dengan sistematis dan terukur. Sejauh ini dokumen resmi terkait ini sudah sering didiskusikan, baik berupa BlueprintPengembangan Perbankan Syariah, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maupun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), namun roadmap tersebut belum menjadi platform bersama yang secara resmi berlaku dandipahami dengan baik sehingga menyatukan visi dan strategi teknis pengembangan industri. Hal ini tentu menjadi tantangan awal bagi OJK. Sebagai lembaga otoritas dari hampir meliputi semua industri dalam system keuangan nasional, OJK tentu sangat membutuhkan roadmap pengembangan industri.

Dengan demikian, tahun 2014 menjadi tahun yang didominasi oleh upaya konsolidasi industri keuangan khususnya industri perbankan syariah. Konsekuensi hukum dari berlakunya UU OJK harus diikuti dengan penyesuaian UU Perbankan termasuk UU Perbankan Syariah yang akan menjadi amanah OJK. Tantangan berat pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah didalamnya, memang akhirnya terletak pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang diintegrasikan dalam satu payung OJK. Tetapi diyakini bahwa keterpaduan ini akan memberikan efek akselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional karena diharapkan integrasi pengaturan akan mereduksi atau bahkan mengeliminasi hambatan yang selama ini ada. Gaung sosialisasi perbankan syariah akan lebih nyaring terdengar dengan baju kampanye industri keuangan syariah nasional, karena skala promosi akan relatif lebih massif dan impactnya akan lebih signifikan.

Konsekuensi turunan pada penyiapan SDM di sektor pendidikan akan lebih serius dilakukan karena akan merujuk pada skala industri keuangan syariah yang terlihat jauh lebih besar dan lebih nyata. Dan terakhir, skala besar yang mencerminkan peran dan kontribusi industri keuangan syariah nasional termasuk perbankan syariah, akan lebih menggugah peme rintah untuk lebih mengambil peran aktif dalam mendorong industri ini, seperti menyediakan insentif kebijakan seperti yang selama ini dinikmati industri yang sama di negara lain, misalnya insentif pajak, keberpihakan memanfaatkan industri keuangan syariah dalam pengelolaan treasury lembaga negara dan lain sebagainya. Semoga semua harapan ini tidak sekedar menjadi harapan. Wallahu a'lam.

Oleh: Ali Sakti (Pengamat Perbankan Syariah dan Peneliti Tamu FEM IPB)

http://www.kopsyahirsyady.com/features-mainmenu-47/submenupendaftaran/542-outlook-perbankan-syariah-indonesia-2014-menyongsong-otorisasi-ojk

Read More

Mengapa Ilmu Ushul Fiqh Penting dalam Pengembangan Ekonomi Syariah?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ilmu Ushul Fiqh dinillai sangat langka diajarkan dalam materi-materi pelatihan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal itu menyebabkan para pakar ekonomi Islam dan Sumber Daya Manusia (SDM) bank syariah termasuk regulator syariah jarang memahami ilmu Ushul Fiqh.

Ketua Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto mengatakan padahal disiplin tersebut menduduki posisi utama dalam ilmu ekonomi syariah, khususnya bagi para pimpinan bank, regulator, dewan fatwa, terlebih dosen-dosen di program sarjana dan pascasarjana ekonomi Islam. "Ilmu Ushul Fiqh yang bermuatan maqashid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa-fatwa," ujarnya, Senin (30/9).

Menurutnya, upaya menemukan sifat atau alasan yang tampak dan tetap yang dibangun di atasnya sebuah hukum (illat) sering kali membutuhkan pengetahuan disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya ilmu ekonomi makro. "Mungkin secara fiqh muamalah formal, suatu kasus dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mudharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, sesuatu kasus situ bisa dilarang. Karena itu kita jangan terjebak kepada kerangkeng //fiqh muamalah//, tapi temukanlah illat, temukan maslahat dan mudharat dalam sinaran maqashid syariah," kata dia.

Agustianto mengatakan mungkin saja seseorang ahli dalam ushul fiqh, namun tidak menggunakan analisis ilmu ekonomi makro sehingga tidak bisa menemukan illat dengan tepat di bidang ekonomi. Misalnya ada seorang pakar di luar negeri yang membolehkan transaksi bursa komoditi berjangka karena mengqiyaskannya dengan bay’ salam. Secara formal antara keduanya memang kelihatannya mirip, namun secara illat dan maqashid, terdapat unsur derivatif ribawi di dalamnya sehingga transkasi itu menjadi terlarang. Contoh lain yang cukup sederhana antara lain tentang illat larangan riba yang dikatakan illatnya zhulm. 

Menurutnya, kesalahan menemukan illat riba akan menimbulkan kesalahan fatal berikutnya, misalnya menganggap suku bunga bank di Jepang yang berkisar 2 hingga 3 persen setahun bukanlah riba, dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10 hingga 12 persen setahun. Di sini, kata Agustianto, dibutuhkan teori-teori ilmu ekonomi makro Islami seperti teori inflasi, teori bubble dan krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya.

"Pakar ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam harus bisa menemukanillat secara tepat dan akurat," kata dia. Pengetahuan tentang illat begitu penting. Dengan mengetahui illat, maka ketentuan fiqh muamalah akan selalu bermuatan maslahah dan maqashid syariah sehingga syariah akan selalu aktual, segar dan relevan dengan perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan kemajuan zaman.

Dalam ilmu ushul fiqh, kajian tentang illat dibahas dalam sub bahasanmasalikul illat, yang dimulai dari takhrijul manath kemudian tanqihul manath dan terakhir tahqiqul manath. Agustianto berujar forum trainingushul fiqh akan melatih para ekonom muslim, Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulator dan bankir menemukan illat dan menetapkannya.

Reporter : Qommarria Rostanti

Redaktur : Nidia Zuraya

Read More

Ancaman Krisis, Momentum Akselerasi Ekonomi Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade ini cukup menggembirakan. Namun, pencapaiannya belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi di negeri ini. 

Karena itu, perlu grand strategy untuk mengakselerasi sistem ekonomi yang diyakini dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi nasional saat ini dan ke depan, terutama di tengah krisis ekonomi yang mulai mengancam negeri ini.

“Kini ada momentum untuk mengakselerasi ekonomi syariah ketika riak-riak krisis ekonomi mulai menerpa Indonesia, yang ditandai dengan melorotnya nilai tukar Rupiah,” ungkap Guntur Subagja, Chairman Indostrategic Economic Intelligence, saat memberikan materi pada Orientasi Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) di Sawangan Depok, Selasa (3/9/2013).

Belajar dari pengalaman krisis ekonomi nasional yang puncaknya pada 1998 lalu yang dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan, papar Guntur, Indonesia jangan lagi melewatkan momentum untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.

Caranya, kata dia, dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta menerapkan ekonomi syariah. ''Sistem ekonomi syariah lebih tahan terhadap krisis, karena transaksinya riil dan memiliki underlying aset,'' jelas Guntur.

Menurut dia, tidak dipungkiri pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia selama 20 tahun ini cukup tinggi. Total aset perbankan syariah sekitar Rp 209 triliun, yang dikontribusikan oleh 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional. 

Ini baru 4,9 persen dari total aset perbankan nasional. Sementara kapitalisasi pasar perbankan syariah sebesar Rp 2.763 triliun dari 321 saham yang termasuk indeks syariah di Bursa Efek Indonesia. Totalsukuk (obligasi syariah) korporasi sebesar Rp 11,294 triliun, dan outstanding reksadana syariah Rp 8,054 triliun.

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang outstanding per 15 Agustus 2013 sejumlah Rp 112 triliun. Jumlah ini termasuk di dalamnya sukuk berbasis proyek, khususnya proyek-proyek infrastruktur. “Sukuk berbasis proyek ini cukup menarik bagi investor,” tuturnya.

Salah satu strategi untuk mengakselerasi ekonomi syariah adalah yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi ekonomi syariah dan pelaku industri melalui Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). 

Gerakan yang dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah(PKES) ini menerapkan strategi akselerasi yang dimulai dari memperkuatawareness dengan tagline Ekonomi Syariah Pilihan Menguntungkan.

Tahap berikutnya adalah menjadi movement. Gerakan ini melibatkan para pemegang kebijakan di pusat dan daerah dengan pendekatan dan tagline: Ekonomi Syariah untuk Indonesia Lebih Baik. 

Ia menjelaskan, target akhirnya adalah ekonomi syariah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia tau lifestyle.

“Sebenarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia antara lain nilai kebersamaan, gotong royong, kerja keras, bagi hasil dan sebagainya,”ujar Guntur yang juga turut terlibat dalam program Gres!.

Redaktur : Damanhuri Zuhri

Read More

Perbankan Syariah Tambah 10.000 Karyawan

Bisnis.com--JAKARTA – Demi memenuhi ekspansi cabang selama setahun terakhir, industri perbankan syariah menambah hampir 10.000 sumber daya insani yang sebagian besar direkrut oleh unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total sumber daya insani (SDI) bank umum syariah (BUS) serta unit usaha syariah (UUS) mencapai 34.726 karyawan pada akhir Juni 2013, meningkat 9.972 karyawan atau 40% dari setahun sebelumnya. 

Penambahan karyawan tersebut didorong oleh peningkatan jaringan kantor dari 1.999 unit pada Juni 2012 menjadi 2.420 pada Juni 2013. Itu belum termasuk layanan syariah di cabang konvensional induk usaha atau office channeling yang mencapai 1.277 unit. 

Lebih rinci penambahan SDI lebih banyak terjadi pada UUS yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 2.575 karyawan menjadi 9.124 karyawan. Sementara itu, BUS menambah 3.423 karyawan menjadi 25.602 karyawan. 

Beny Witjaksono, Kepala Bidang Sosialisasi dan Komunikasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), mengatakan penambahan SDI yang cukup pesat memang tidak bisa terlepas dari ekspansi sebagian BUS dan UUS yang baru saja berdiri. 

“Sumber SDI yang fresh graduate itu berasal dari sejumlah universitas yang memang sudah menyelenggarakan kuliah ekonomi syariah. Selain itu juga ada yang berasal dari bank syariah lain maupun bank konvensional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2013). 

Menurutnya, bank syariah sudah tidak kesulitan untuk mencari SDI baru non pengalaman. Namun, untuk SDI yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tertentu masih ada kendala karena jumlahnya belum cukup banyak. 

Atas dasar itu, tuturnya, masih terjadi fenomena pembajakan SDI antar bank syariah meskipun jumlahnya sudah jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. “Bajak membajak masih berlangsung tapi sudah gakmassif, karena industri masih membutuhkan tenaga profesional,” ujarnya. 

Penambahan kantor cabang dan SDI secara agresif ini berperan meningkatkan inefisiensi industri perbankan syariah yang tercermin pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) meningkat dari 75,74% pada Juni 2012 menjadi 76,18% setahun berikutnya.

Riyanto, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), menilai penambahan SDI tidak harus mendongkrak inefisiensi apabila dilakukan sesuai rencana bisnis yang matang. Penambahan SDI tersebut harus sejalan dengan perkembangan bisnis. 

“Misalnya seperti BSB menargetkan pertumbuhan pendapatan 30%--40%, maka penambahan SDM dan cabang harus sejalan dengan itu. Tidak bisa lebih ataupun sembarangan,” ujarnya dalam kesempatan berbeda. 

BSB selama setahun terakhir menambah sekitar 200 karyawan sehingga total mencapai 800 karyawan. Penambahan karyawan baru lebih banyak untuk mengisi jaringan kantor yang baru di buka pada tahun ini 

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah M. Hadi Santoso mengatakan pihaknya memiliki strategi agar ekspansi cabang tidak langsung berdampak negatif terhadap BOPO. “Kami biasanya tempatkan team mobile yang melakukan pemasaran produk sebelum pembukaan cabang baru,” ujarnya. 

Team mobile tersebut, tuturnya, hanya terdiri atas sedikit orang yang menyewa sebuah rumah dengan target melakukan penetrasi bisnis pada sebuah wilayah. “Apabila team mobile tersebut sudah menghasilkan baru kami buka cabang,” ujarnya.

Source : Donald Banjarnahor

Editor : Martin Sihombing

Read More

The First International Conference on Islamic Wealth Management

On 10 - 11 May 2013 at Tazkia University College of Islamic Economics, The First International Conference of Islamic Wealth Management was held. This conference was a part of a big annual event of STEI Tazkia called DINAR 2013 (Days of Islamic Economics Revival). The theme of the event was "The Contribution of Islamic Economics and Finance towards Impeccable Economy Order"

The first day of the conference was the best paper award seminar. There were more than 46 speakers from different countries which participate in this seminar. The speakers divided into 4 groups which each group will presents in one session. They were grouped based on their paper topic. There are 4 topics of the paper presentation, such as;

1. Islamic Wealth Management Perspective : Theoretical Studies
2. Case Studies Presented by Islamic Banks and Financial Institutions
3. The Contribution of Islamic Wealth Management : Empirical Studies
4. Other Issues Related to Islamic Economics

Since I (as an observant) can only attend 1 topic each session (And there were 3 sessions), I chose the first topic for the first session. For the topic Islamic Wealth Management Perspective: Theoretical Studies, there are 3 papers presented:

1. Legality of Tawarruq in Islamic Finance by Nur Yuhanis Bt. Ismon
2. Applying Contingent Valuation Method for Economics Valuation of Awqaf Wealth Management in Welfare Changes of Muslim Households in Sri Lanka by Sarabdeen Masahina and A. C. Muhammadu
3. Takaful as One of the Islamic Wealth Management Tool by Marhanum Che Mohd Salleh

On the seccond session, I attended the secon topic, about Case Studies Presented by Islamuc Banks and Financial Institutions. There're also 3 papers presented:

1. The Principle of Participatory Among Agents, a New Mathematical Modelling in Social Science under Tawhidy String Relation (TSR) Approaching (A Case of Micro-Entrepreneurs Proportion and Its Determinant Factors in Indonesia by Jadi Suriadi
2. Islamic Insurance: Early Warning System on Financial Solvency (Evidence in Takaful Indonesia) by Hariandy Hasbi and Bethani
3. Could Regulator Materialize Potential Demand for Islamic Securities? Evidence from Indonesia by Bayu Kariastanto and Aulia Ihsanin

And the last session, I attended the third topic, The Contribution of Islamic Wealth Management : Emphirical Studies. Papers presented are:

1. Maqhasid Sharia Implementation in Microfinance Bank Syariah Mandiri Case Study in Microfinance Provision for Water Supply to Poor Households in Kudus Regency by Lucky Nugroho
2. Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan dan Risiko Operasional dari Pelaksanaan Pembiaaan Konsep Grameen Bank di MBK Finance by Bobby Yulandika Putra
3. Improving Sharia Risk Compliance: Proposing Daily Idex for Mudharaba Contract in Islamic Banks in Indonesia by Anita Priantina, Laode Hasahu, Dewi Febiani

On the second day (11/5) was opened by Bp.Muliaman Hadad,P.Hd as the Chief of Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI). The International Conference of Islamic Wealth Management attended by national and international audience. The speakers are: 

1. Prof. Dato' Dr. Sudin Haron (President of Association of Islamic Wealth Management)
2. Prof. Dato' Dr. Muhamad Muda (Vice Chancellor of University Sains Islam Malaysia)
3. Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec. (Rector of Tazkia University College of Islamic Economics)
4. Syaikh Romadhon, M.Ec.(Al-Azhar University, Egypt)
5. Dr. Zurina (Practitioner of Islamic Wealth Management Institution)
6. Muhammad B. Teguh, MM. (Independent Financial Planner)

Read More

Islamic Bank of Britain Showcases Islamic Finance Expertise to Indonesian Officials

CPIFINANCIAL.NET---A total of 13 judges from Indonesia’s Supreme Court, High Court and Religious High Court visited the Bank to learn more about Islamic finance as part of a course they were attending at the Markfield Institute of Higher Education (MIHE) based in Markfield, Leicestershire.

The judges, who were studying Islamic Financial Systems, Law & Arbitration for three days at MIHE, were given a tour of the Bank’s offices. This was followed by presentations from senior IBB executives on how Islamic banking differs from conventional banking and its position within the British legal framework.


Commenting on the visit, Sultan Choudhury, managing director, Islamic Bank of Britain said, “IBB has a long-standing reputation as a leader in the international Islamic finance sector and we are often asked to showcase our achievements and expertise. The delegation of high-ranking Indonesian judges found their visit to the Bank very informative, providing both parties with a forum to share knowledge and ideas.”

Indonesia is also preparing itself for a boom in Islamic banking. It is the world’s most populous Muslim nation, with almost 90 per cent of the 250 million population practising the faith. This presents a vast opportunity for the Indonesian Islamic finance industry. According to industry figures, whilst Islamic banking currently only represents 4 per cent of Indonesia’s banking system Islamic banking assets grew by 50 per cent, to US$17 billion, over the last year. Growth is expected to continue through the combined efforts of the Indonesian government and financial institutions seeking to realise the potential of this booming sector.

Read More

Pilgrim Funds Give Indonesia Banks Booster Shot: Islamic Finance

Indonesia’s plan to shift 11 trillion rupiah ($1.1 billion) of pilgrim’s savings into Shariah- compliant lenders is a booster-shot that will help narrow the gap with neighboring Malaysia.

Deposits set aside by those planning a Hajj visit to Mecca in Saudi Arabia will be shifted by theMinistry of Religious Affairs from non-Islamic banks within a year of announcing the policy, Anggito Abimanyu, director-general of Hajj and Umrah at the ministry, said in an interview yesterday. The funds are equivalent to 7.3 percent of the 150.8 trillion rupiah in savings at Islamic lenders, less than a sixth of Malaysia’s 310 billion ringgit ($102 billion), central bank data show.

Shariah banking assets in Indonesia jumped 35 percent in the year through February and the government wants to lift its market share from 4.6 percent to 10 percent by 2015. Authorities in Kuala Lumpur have relaxed foreign-ownership rules and used tax breaks to help the industry grow to a point where it accounts for 20 percent of the nation’s financial assets. Of the 211,000 Indonesians that went on last year’s Hajj, 92 percent did so on a state-organized tour.

“We are glad for this move as it shows the government’s commitment in supporting the industry’s growth,” Lukita Tri Prakasa, corporate secretary at PT Bank BRI Syariah in Jakarta, which has created a team to manage the incoming money, said in an April 30 interview. “This is very good for us as it will increase our third-party funds and boost our expansion.”

Trading Volumes

The entire Hajj fund totaled 55 trillion rupiah in March, with about 35 trillion rupiah invested in non-tradable sovereign sukuk and 9 trillion rupiah already placed at Islamic lenders, official data show. The government wants to increase trading volumes by selling less bonds to the fund,Dahlan Siamat, director of Islamic financing at the debt management office, said in November, potentially giving Shariah banks another boost.

Bank Indonesia is in talks with the religious affairs ministry on how the funds will be divided up between the banks Edy Setiadi, executive director for Islamic banking at the monetary authority, said in an April 29 e-mailed response to questions. Indonesia has 11 fully fledged Islamic lenders and 24 so-called Shariah-compliant window operations at non-Islamic banks. The central bank is also seeking to spur industry growth by requiring the windows to become standalone units by 2015.

Since the incoming Hajj money will be recorded as a liability, BRI Syariah plans to ask for additional capital from its parent, PT Bank Rakyat Indonesia, the nation’s second- largest by assets, to maintain a healthy balance sheet, Prakasa said. Bank Indonesia requires that lenders hold reserves of at least 8 percent of their loans and deposits.

‘Nice Bonus’

PT Bank Muamalat Indonesia, the nation’s second-largest Shariah lender, has actually been reducing the amount of Hajj money it manages to focus more on its core business of retail banking, Finance Director Hendiarto Yogiono said. It cut the funds by 36 percent to 1.25 trillion rupiah in 2012, as its assets increased 38 percent to 44.9 trillion rupiah.

“Islamic banks have grown rapidly, so the government sees that they can handle a bigger responsibility now,” Yogiono said in an April 30 interview from Jakarta. “It’s a nice bonus, but we don’t expect the decision to cause a dramatic change as the sum isn’t so big.”

Growth in the Shariah-compliant banking industry may spur demand for Islamic bonds as lenders seek to invest their funds. Global sales of sukuk, which pay returns on assets to comply with the religion’s ban on interest, increased 3.8 percent to $14.8 billion in 2013 from the same period last year, data compiled by Bloomberg show. Issuance totaled a record $46.5 billion in 2012.

Fund’s Mandate

The average yield on Shariah-compliant bonds sold internationally rose 14 basis points, or 0.14 percentage point, last month to 3.05 percent, the HSBC/Nasdaq Dubai US Dollar Sukuk Index shows. The premium investors demand to hold the notes over the London interbank offered rate, or Libor, widened seven basis points to 184.

Islamic bonds returned 1.4 percent this year, according to the HSBC/Nasdaq index, while debt from emerging markets gained 0.5 percent, JPMorgan Chase & Co.’s EMBI Global Index shows.

The Hajj is one of the five pillars of Islam and every able-bodied Muslim is obliged to make the journey at least once in their lives, performing rituals like circling the cube-shaped Kaaba, one of the religion’s most sacred sites. A record 3.16 million pilgrims traveled to Mecca to do the Hajj in 2012, a Saudi Arabian government statement shows. This year’s event will take place in October.

“It was always part of the mandate that funds used for the pilgrimage should be managed in a Shariah-compliant way,” BRI Syariah’s Prakasa said. “We are studying options and making sure we will be ready to put the funds to work so it doesn’t become an operational cost burden for us.”

Source:http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/pilgrim-funds-give-indonesia-banks-booster-shot-islamic-finance.html

Read More

BI Siapkan Acuan SDM Perbankan Syariah

BISNIS.COM--JAKARTA: Bank Indonesia sedang menyiapkan acuan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) seiring tingginya kebutuhan SDM perbankan syariah.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Mulya E. Siregar mengatakan kebutuhan SDM perbankan syariah semakin tinggi seiring perkembangan industri perbankan syariah. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan acuan pengembangan SDM bank syariah dan akan menerima masukan dari asosiasi perbankan syariah."Kami tidak memberikan insentif bagi bank syariah yang komit dan berinvestasi khusus untuk pengembangan SDM. Kami [hanya] menyiapkan kajian untuk menjadi acuan bank syariah dalam mengembangkan SDM," katanya, pekan lalu.Berdasarkan data BI, jumlah pekerja bank umum syariah (BUS) per Oktober 2010 mencapai 14.708 orang, tumbuh 4.360 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 10.348 orang.Sementara itu, jumlah pekerja unit usaha syariah (UUS) per Oktober 2010 mencapai 1.783 orang, menyusut 513 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 2.296 orang.Adapun jumlah pekerja lembaga pembiayaan syariah per Oktober 2010 mencapai 3.111 orang, tumbuh 312 orang dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 2.799 orang.Sementara itu, bank syariah menginginkan insentif khusus bagi jenis bank tersebut terkait komitmen mengembangkan SDM.Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi mengatakan insentif finansial dibutuhkan bank syariah agar semakin agresif mendorong pengembangan SDM perbankan syariah."Pengembangan SDM butuh investasi yang tidak sedikit. Sebaiknya ada insentif, kalau bisa insentif finansial, kepada bank syariah yang telah berinvestasi tinggi untuk pengembangan SDM," katanya. (02)

Read More

Perbankan Syariah Butuh SDM dengan 'Semangat' Syariah

BISNIS.COM--YOGYAKARTA: Ketua Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) A Riawan Amin mengatakan saat ini perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki skill dan pengetahuan namun juga punya 'semangat' syariah.

"Terutama semangat atau attitude, bukan skill atau pengetahuan. Kalau sudah punya semangat syariah, mau dibuat ilmu apa saja bisa," ujarnya saat ditemui dalam seminar perbankan di Yogyakarta, kemarin.

Dia berharap sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah dapat berkembang, baik dari bankir konvensional yang mempunyai semangat syariah maupun dari para lulusan baru yang merupakan lulusan ekonomi syariah dan memiliki semangat membangkitkan ekonomi berkeadilan.

"Sumber daya manusia bisa dibangun berdasarkan semangat bukan hal-hal teknis dan hal tersebut tidak bisa diajarkan dan dibikin," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengembangan infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi Islam terbesar di dunia.

"Untuk mengembangkan Islamic banking dengan efisien dan murah, kita bisa meniru Malaysia yang memanfaatkan infrastruktur perbankan yang sudah ada. Jadi apabila ada bank konvensional yang membentuk bank umum syariah, mereka tidak perlu membangun cabang baru dan menggunakan fasilitas office chanelling," ujar Riawan.

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya Siregar mengimbau agar setiap bank umum syariah segera melahirkan sumber daya manusia insani bagi pengembangan perbankan syariah dan tidak mengambil tenaga dari bank lain.

"Saat ini sudah ada beberapa bank yang sudah melakukan itu [membentuk SDM syariah], dan kami terus mengimbau mereka tidak mengambil [SDM] dari bank lain," ujarnya. Presiden Pusat Pengembangan Keuangan Syariah International Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Subarjo Joyosumarto menambahkan industri perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia tambahan sekitar 40.000 orang, sehingga totalnya akan menjadi 60.000 orang pada 2015.

"Untuk itu, pelatihan sangat dibutuhkan, terutama sekali untuk bidang kepatuhan dan pelatihan secara umum," ujarnya.

Hingga akhir 2010, jumlah pekerja pada perbankan syariah baru mencapai 20.264 orang, yang terdiri atas 15.224 pekerja pada bank umum syariah, 1.868 pekerja pada unit usaha syariah milik bank konvensional, dan 3.172 bank perkreditan rakyat (BPR) syariah. (er)

Editor : Mursito

Read More

Dibutuhkan, 66.000 Sarjana Ekonomi Syariah

Bandung, UPI--Ekonomi syariah yang semakin berkembang, memerlukan sumber daya manusia yang bekerja di bidang ini. Saat ini setidaknya dibutuhkan 66.000 tenaga perbankan syariah untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

“Ini adalah peluang yang cukup besar. Diharapkan ekonomi syariah sudah masuk ke dalam kurikulum agar rencana pembukaan Prodi Ekonomi Syariah di UPI pada tahun 2015 mendatang bisa terealisasi,” kata Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Edi Suryadi, sebagaimana diwartakan HU Pikiran Rakyat Bandung, Kamis (5/1/2012). 

Edi berbicara dalam seminar nasional “Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah dalam Menciptakan Daya Saing di Era Globalisasi” yang di gelar FPEB UPI bekerja sama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jawa Barat di Kampus UPI, Jln. Dr. Setiabudhi Bandung No. 229, Kamis (29/12/2011). 

Menurut Edi, saat ini FPEB UPI yang terdiri atas program pendidikan dan nonkependidikan telah melahirkan sarjana ekonomi dan sarjana pendidikan ekonomi yang dapat mengisi kebutuhan ekonomi syariah. Artinya, UPI bukan hanya menghasilkan sarjana pendidikan, melainkan juga menghasilkan sarjana nonkependidikan yang memiliki kualifikasi yang sama dengan sarjana ekonomi dari perguruan tinggi lain. 

“Kegiatan ini juga dalam rangka menggali tantangan dari standardisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perbankan ekonomi syariah agar lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi semakin berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan,” ujarnya. 

Menurut Edi, perbankan syariah terus berkembang karena didasarkan pada literatur dan akademik, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis yang tidak dapat menyikapi gap antara miskin dan kaya. “Syariah inilah keunikan dari FPEB sebagai competitive advantage dibandingkan perguruan tinggi lain,” katanya. 

Semakin Dibutuhkan 

Sementara itu,Ahmad Slamet Salmon, Ketua Asbisindo Jawa Barat, menuturkan pentingnya kerja sama antara UPI, Bank Indonesia serta Asbisindo untuk mempersiapkan sumber daya insan pada era globalisasi. Pembukaan prodi ekonomi syariah pun menjadi penting mengingat pada 2015 mendatang dibutuhkan sekitar 1.500 sumber daya insan yang berada di level menengah dan atas pada majemen. “ini agar level menengah dan atas pada manajemen ini tidak dikuasai warga asing Muslim,” katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, sumber daya manusia harus segera dibangun mulai dari sekarang, tentunya hal itu dengan standar kompetensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis syariah. “Bank syariah punya prinsip melayani secara transparan dan penuh etika. Sumber daya insan dengan prinsip inilah yang juga dibutuhkan,” ujarnya. 

Pemateri lain, Ahmad Rizal, menuturkan, pertumbuhan aset perbankan syariah di Jawa Barat mencapai 20 persen. Angka ini melebihi pertumbuhan aset perbankan konvensional. Menurut Ahmad, bank syariah bukan sebagai lembaga berorientasi keuntungan saja melainkan juga memiliki tanggung jawab spiritual. 

“Citra perbankan nasional yang negatif dapat dieliminasi dengan SDM yang profesional dan berakhlak sesuai syariah dan meraih kepercayaan dan mampu memberikan layanan yang baik. Ini adalah solusi dari adanya fenomena krisis kepercayaan terhadap kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini. Adanya pedoman wajib bagi semua praktisi perbankan syariah, yaitu shiddiq, amanah, fathonah, serta tabligtentunya menjadi angin segar bagi perbankan di Indonesia,” katanya. (Deny/Foto: Dewi Turgarini) 

Read More

PERBANKAN SYARIAH: Kian Maju, 11.000 Praktisi Dibutuhkan Setiap Tahun

BISNIS.COM--JAKARTA: Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah rata-rata sekitar 11.000 per tahun.

Ketua Umum Asbisindo Yuslam Fauzi mengatakan pertumbuhan industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong tingginya kebutuhan SDM yang kompeten.

"Satu sisi perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi di ilmu ekonomi syariah perkiraan kami belum cukup memenuhi kebutuhan pasar," ujarnya dalam Seminar Pengelolaan Dana Umat dengan Prinsip Ekonomi Syariah, Selasa (28/1).

Dia memperkirakan institusi formal pendidikan di Indonesia hanya mampu memasok SDM ekonomi dan keuangan syariah sekitar 3.750 orang per tahun.

Dengan kata lain, masih terdapat selisih kebutuhan SDM perbankan syariah hingga 7.000 orang per tahun.

"Bank syariah harus mendidik SDM secara mandiri untuk mencapai standar kompetensi tenaga kerjanya," ungkapnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengakui kekurangan SDM perbankan syariah merupakan tantangan bagi pengembangan industri keuangan syariah di masa depan.

"Jumlah SDM bidang islamic finance ini sedikit dan terbatas," katanya.

Hingga November 2012, perbankan syariah secara rata-rata tumbuh di atas perbankan konvensional. (arh)

Editor : Aprika Rani Hernanda

Read More