FDR Bank Syariah 100% Masih Aman

InfoBankNews.com– Bank Indonesia (BI) menilai rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) perbankan syariah di level 100% masih aman, kendati untuk bank konvensional rasio LDR telah diturunkan dari 100%, dan kini dipatok maksimal sebesar 92%.

“FDR saat ini 103%. Kalau kita pelajari ini terdiri dari yang dimiliki oleh BUS (bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah) memberikan kontribusi ke angka itu,” ujar Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, di Jakarta, Senin, 16 Desember 2013.

Ia menambahkan, kebanyakan BUS memiliki FDR di bawah 100%, walau ada juga yang FDR-nya melampaui angka tersebut. Sementara untuk UUS, lanjut Edy, rasio FDR di atas 100% masih dibolehkan karena ada dorongan dari induk usaha terkait likuiditas.

Menurutnya, pertumbuhan DPK selama tahun ini mencapai 18% pada posisi Oktober dibandingkan Desember 2012. Sementara dalam setahunan tumbuh 29,4%. Hal ini imbuh Edy, masih lebih baik ketimbang pertumbuhan DPK perbankan konvensional. Namun, katanya, pada dua bulan terakhir biasanya pertumbuhan DPK membaik dan bisa sampai 30%.

Terkait dengan kondisi perlambatan ekonomi nasional dan global, bank sentral memang tengah menyoroti likuiditas perbankan, sehingga menurunkan batas atas aturan GWM-LDR bank konvensional dari 100% menjadi 92%. Bila sebuah bank memiliki LDR di atas itu, masih dimungkinkan selama rasio kecukupan modal (CAR) di atas 14%. Untuk menjaga FDR, kemampuan bank untuk menambah DPK memang menjadi hal yang sangat penting.

“Memang belum ada kententuan (GWM-LDR), kalau di konvensional 78-92%. Di bank syariah belum ada batasan. Jadi supaya nanti tak ujug-ujug, kita sudah minta mereka secara supervisory action agar jaga FDR di level 100%. Kalkulasi kita 100% itu sudah sesuai, beda dengan konvensional yang maksimal 92%,” tutur Edy.

Hal ini, jelasnya, disebabkan karena fasilitas pasar keuangan syariah masih sedikit. Akan berbeda bila kondisi pasar keuangan syariah sudah lebih dalam, mengingat sebelum disalurkan menjadi pembiayaan DPK akan lebih dulu masuk ke instrumen keuangan syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Negara Syariah (SBNS). (*)

Read More

Pembiayaan Syariah Harus Bidik Sektor Produktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meyakini perbankan syariah masih tetap agresif di 2014. Hal ini terbukti dari proyeksi BI bahwa aset perbankan bisa tumbuh dengan skenario moderat sebesar Rp 283,5 triliun.

BI juga memproyeksi pangsa pasar perbankan syariah mulai menggeliat di atas lima persen. Hingga akhir 2014, BI memperkirakan pangsa pasar perbankan syariah antara 5,25 persen hingga 6,25 persen.

Namun, bukan berarti perbankan syariah tanpa masalah. Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2014 versi BI, masih ada kemungkinan tantangan besar menghadang pertumbuhan perbankan syariah.Tantangan tersebut bersumber dari dampak ekonomi lanjutan atas krisis keuangan global. Hal ini mengakibatkan perlambatan perekonomian di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Perbankan Syariah, Edy Setiadi mengatakan selama iniperbankan syariah Indonesia memang imun dari krisis. Hanya saja setelah pertumbuhan makro terkoreksi maka perbankan syariah mulai terpengaruh.Hal ini terbukti dengan pertumbuhan aset pertahun hingga Oktober 2013 sebesar 31,8 persen. Angka ini menurut data BI melambat dibandingkan 2012, yang mencapai 34,1 persen. Namun berdasarkan data BI proyeksi ini masih berada pada proyeksi pertumbuhan 2013, yaitu masuk kategori moderat. 

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih mengatakan di 2014, pasar keuangan syariah masih akan terus tumbuh. Karena, ucap dia, ceruk pangsa pasar sektor perbankan Islami ini masih sangat kecil. Oleh karena itu perbankan syariah juga harus lebih agresif lagi. Khususnya mengejar pembiayaan beberapa sektor yang tetap berkibar atau tumbuh di 2014.Sektor tersebut adalah hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi dan manufaktur. 

Sektor diatas akan berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di 2014. Berdasarkan outlook BI, bank sentral ini mengarahkan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di atas 30 persen. 

Bagi Lana hal ini tak masalah selama tingkat NPF masih rendah atau setara dengan dengan perbankan nasional. Oleh karena itu pilihan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan harus bervariasi. 

Khususnya kepada sektor yang benar-benar produktif dan keuangannya lancar.NPF perbankan syariah memang mengalami tren peningkatan, akan tetapi masih terkendali yaitu 2,96 persen dibawah 5 persen.Sedangkan NPL bank konvensional hanya sebesar 1,8 persen.

Reporter : Ichsan Emrald Alamsyah

Redaktur : Nidia Zuraya

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/12/17/mxxryp-pembiayaan-syariah-harus-bidik-sektor-produktif

Read More

Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2014 Menyongsong Otorisasi OJK

Melihat perkembangan industri perbankan syariah nasional terakhir, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, diantaranya otoritas industri yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencapaian market share psikologis industri 5 persen dan dimulainya periode krusial untuk persiapan implementasi mandat UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan liberalisasi pasar regional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika dilihat secara sejarah, industri perbankan syariah pada dasarnya terbagi menjadi 3 periode besar pertumbuhan.

Yaitu, periode inisiasi dimana berdiri pertama kali bank syariah di Indonesia tahun 1992, periode pengembangan ditunjukkan dengan munculnya pelaku baru baik berupa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sejak tahun 2000, dan periode pemapanan ditan dai dengan disahkannya UU Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan disah kannya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, kini industri ini akan memasuki periode baru dimana otoritas industri akan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK, dan secara resmi peralihan itu akan dimulai tahun 2014.

Pada periode pertama hingga tahun 2000, tidak ada petumbuhan yang signifikan dari industri perbankan syariah, karena memang industrinya belum terbangun, dimana di da lamnya hanya ada pelaku tunggal yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun prestasi bank syariah pertama tersebut yang mampu bertahan dengan baik pada masa krisis keuangan 1997-1998 ditambah dengan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi, membuat keran kebijakan dan regulasi terbuka untuk muncul bank syariah baru pada tahun 2000. Sejak itu Industri perbankan syariah nasional memasuki periode kedua yaitu periode perkembangan, dimana muncul 2 BUS baru dan 3 UUS. Dapat dikatakan periode pengembangan adalah era UUS mengingat pertambahan UUS yang cukup menonjol dari 3 UUS tahun 2000 menjadi 26 UUS pada tahun 2008. Selanjutnya pesatnya pertumbuhan industri yang mampu tumbuh lebih dari dua kalilipat dari pertumbuhan perbankan nasional, memancing perhatian pemerintah untuk memapankan industri ini dengan munculnya UU Perbankan Syariah yang telah lama ditunggu.

Industripun merespon kemapanan ini dengan menaikkan status (spin-off) bank-bank syariah dari bentuk UUS menjadi BUS. Periode pemapanan ini ditandai de ngan perubahan komposisi BUS-UUS dari 3 BUS dan 28 UUS menjadi 6 BUS dan 25 UUS. Saat ini komposisinya telah berkembang menjadi 11 BUS dan 23 UUS dengan asset yang telah menembus lebih dari Rp 200 triliun (per Oktober 2013).

Dengan konstelasi seperti itu, menarik melihat dinamika yang akan terjadi pada tahun 2014. Diyakini bahwa pertumbuhan dan atmosfer ekonomi makro tahun 2014 akan lebih baik dari tahun ini. Banyak lem baga ekonomi baik domestik maupun internasional termasuk Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5-6 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkontrol pada kisaran 4,5 plus- minus 1 persen. Kestabilan ekonomi domestik tentu menjamin irama positif pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2013 lalu telah mengeluarkan outlookperbankan syariah 2014, dimana diperkirakan secara moderat pertumbuhan industri berdasarkan asetnya sebesar 19 persen ? 29 persen. Perkiraan ini memang terkesan lebih pesimis di bandingkan dengan pertumbuhan dalam satu tahun terakhir yang mencapai rata- rata 38 persen dengan pertumbuhan terendah 34 persen pada bulan Januari dan tertinggi 46 persen pada bulan Mei. Dengan kondisi yang relatif sama, sebenarnya ruang pertumbuhan industri perbankan sya riah nasional masih cukup terbuka ada di kisaran 30-35 persen. Namun dengan asumsi bahwa tahun 2014 merupakan tahun peralihan otoritas perbankan dari BI ke OJK, dimana industri perbankan khususnya dan industri keuangan nasional secara umum akan lebih terfokus pada pembenahan kelembagaan, sehingga implikasinya diperkirakan tidak ada kebijakan yang signifikan yang akan diambil untuk mengakselerasi pertum- buhan industri lebih tinggi.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yang juga wajar, maka di harapkan pembenahan kelembagaan meliputi pembenahan pondasi dasar yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah nasional, yaitu kebutuhan mendesak akan masterplan pengembangan industri perbankan syariah nasional. Momentum penyatuan kewenangan regulasi industri keuangan Indonesia dibawah satu payung OJK seharusnya menjadi mo mentum yang tepat untuk memperoleh sebuah grand masterplan pengembangan system keuangan nasional yang kuat dan fokus pada ke manfaatan maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Terlebih lagi OJK memiliki amanah tambahan dengan disahkannya UU No. 1 tahun 2013 ten tang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka sempurna pengawasan industri keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK, dari industri ke uangan mikro yang melayani segmen masyarakat usaha mikro kecil sampai dengan industri keuangan menengah besar (dominan oleh perbankan dan pasar modal) yang melayani segmen masyarakat usaha menengah dan besar.

Menghadapi periode krusial un tuk implementasi UU Perbankan Syariah dimana tahun 2023 seluruh pelaku perbankan syariah harus ber bentuk BUS dan pemberlakukan liberalisasi keuangan atas kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2020 (khusus sektor keuangan), perlu mendapat perhatian yang lebih dari OJK. Kesiapan regulasi dan kebijakan yang menciptakan lingkung anindustri yang kondusif, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten, kelengkapan infrastruktur yang mendorong pelayanan menyeluruh bagi semua segmen usaha dan mendorong kinerja dan jangkauan pelayanan lembaga keuangan pada seluruh segmen masyarakat usaha Indonesia. OJK masih memiliki wak tu yang cukup untuk menyiapkan itu semua.

Namun kebutuhan yang paling mendesak untuk segera disediakan adalah tersedianya grand masterplanpengembangan industri keuangan nasional. Tentu masterplan pengembangan industri tersebut di susun secara terencana dengan sistematis dan terukur. Sejauh ini dokumen resmi terkait ini sudah sering didiskusikan, baik berupa BlueprintPengembangan Perbankan Syariah, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maupun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), namun roadmap tersebut belum menjadi platform bersama yang secara resmi berlaku dandipahami dengan baik sehingga menyatukan visi dan strategi teknis pengembangan industri. Hal ini tentu menjadi tantangan awal bagi OJK. Sebagai lembaga otoritas dari hampir meliputi semua industri dalam system keuangan nasional, OJK tentu sangat membutuhkan roadmap pengembangan industri.

Dengan demikian, tahun 2014 menjadi tahun yang didominasi oleh upaya konsolidasi industri keuangan khususnya industri perbankan syariah. Konsekuensi hukum dari berlakunya UU OJK harus diikuti dengan penyesuaian UU Perbankan termasuk UU Perbankan Syariah yang akan menjadi amanah OJK. Tantangan berat pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah didalamnya, memang akhirnya terletak pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang diintegrasikan dalam satu payung OJK. Tetapi diyakini bahwa keterpaduan ini akan memberikan efek akselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional karena diharapkan integrasi pengaturan akan mereduksi atau bahkan mengeliminasi hambatan yang selama ini ada. Gaung sosialisasi perbankan syariah akan lebih nyaring terdengar dengan baju kampanye industri keuangan syariah nasional, karena skala promosi akan relatif lebih massif dan impactnya akan lebih signifikan.

Konsekuensi turunan pada penyiapan SDM di sektor pendidikan akan lebih serius dilakukan karena akan merujuk pada skala industri keuangan syariah yang terlihat jauh lebih besar dan lebih nyata. Dan terakhir, skala besar yang mencerminkan peran dan kontribusi industri keuangan syariah nasional termasuk perbankan syariah, akan lebih menggugah peme rintah untuk lebih mengambil peran aktif dalam mendorong industri ini, seperti menyediakan insentif kebijakan seperti yang selama ini dinikmati industri yang sama di negara lain, misalnya insentif pajak, keberpihakan memanfaatkan industri keuangan syariah dalam pengelolaan treasury lembaga negara dan lain sebagainya. Semoga semua harapan ini tidak sekedar menjadi harapan. Wallahu a'lam.

Oleh: Ali Sakti (Pengamat Perbankan Syariah dan Peneliti Tamu FEM IPB)

http://www.kopsyahirsyady.com/features-mainmenu-47/submenupendaftaran/542-outlook-perbankan-syariah-indonesia-2014-menyongsong-otorisasi-ojk

Read More

Mengapa Ilmu Ushul Fiqh Penting dalam Pengembangan Ekonomi Syariah?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ilmu Ushul Fiqh dinillai sangat langka diajarkan dalam materi-materi pelatihan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal itu menyebabkan para pakar ekonomi Islam dan Sumber Daya Manusia (SDM) bank syariah termasuk regulator syariah jarang memahami ilmu Ushul Fiqh.

Ketua Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI), Agustianto mengatakan padahal disiplin tersebut menduduki posisi utama dalam ilmu ekonomi syariah, khususnya bagi para pimpinan bank, regulator, dewan fatwa, terlebih dosen-dosen di program sarjana dan pascasarjana ekonomi Islam. "Ilmu Ushul Fiqh yang bermuatan maqashid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa-fatwa," ujarnya, Senin (30/9).

Menurutnya, upaya menemukan sifat atau alasan yang tampak dan tetap yang dibangun di atasnya sebuah hukum (illat) sering kali membutuhkan pengetahuan disiplin ilmu lain yang terkait, misalnya ilmu ekonomi makro. "Mungkin secara fiqh muamalah formal, suatu kasus dibolehkan, tetapi setelah mengkaji maslahat dan mudharatnya dari perspektif ilmu ekonomi makro, sesuatu kasus situ bisa dilarang. Karena itu kita jangan terjebak kepada kerangkeng //fiqh muamalah//, tapi temukanlah illat, temukan maslahat dan mudharat dalam sinaran maqashid syariah," kata dia.

Agustianto mengatakan mungkin saja seseorang ahli dalam ushul fiqh, namun tidak menggunakan analisis ilmu ekonomi makro sehingga tidak bisa menemukan illat dengan tepat di bidang ekonomi. Misalnya ada seorang pakar di luar negeri yang membolehkan transaksi bursa komoditi berjangka karena mengqiyaskannya dengan bay’ salam. Secara formal antara keduanya memang kelihatannya mirip, namun secara illat dan maqashid, terdapat unsur derivatif ribawi di dalamnya sehingga transkasi itu menjadi terlarang. Contoh lain yang cukup sederhana antara lain tentang illat larangan riba yang dikatakan illatnya zhulm. 

Menurutnya, kesalahan menemukan illat riba akan menimbulkan kesalahan fatal berikutnya, misalnya menganggap suku bunga bank di Jepang yang berkisar 2 hingga 3 persen setahun bukanlah riba, dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10 hingga 12 persen setahun. Di sini, kata Agustianto, dibutuhkan teori-teori ilmu ekonomi makro Islami seperti teori inflasi, teori bubble dan krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya.

"Pakar ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam harus bisa menemukanillat secara tepat dan akurat," kata dia. Pengetahuan tentang illat begitu penting. Dengan mengetahui illat, maka ketentuan fiqh muamalah akan selalu bermuatan maslahah dan maqashid syariah sehingga syariah akan selalu aktual, segar dan relevan dengan perubahan-perubahan bisnis dan tuntutan kemajuan zaman.

Dalam ilmu ushul fiqh, kajian tentang illat dibahas dalam sub bahasanmasalikul illat, yang dimulai dari takhrijul manath kemudian tanqihul manath dan terakhir tahqiqul manath. Agustianto berujar forum trainingushul fiqh akan melatih para ekonom muslim, Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulator dan bankir menemukan illat dan menetapkannya.

Reporter : Qommarria Rostanti

Redaktur : Nidia Zuraya

Read More

Ancaman Krisis, Momentum Akselerasi Ekonomi Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade ini cukup menggembirakan. Namun, pencapaiannya belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi di negeri ini. 

Karena itu, perlu grand strategy untuk mengakselerasi sistem ekonomi yang diyakini dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi nasional saat ini dan ke depan, terutama di tengah krisis ekonomi yang mulai mengancam negeri ini.

“Kini ada momentum untuk mengakselerasi ekonomi syariah ketika riak-riak krisis ekonomi mulai menerpa Indonesia, yang ditandai dengan melorotnya nilai tukar Rupiah,” ungkap Guntur Subagja, Chairman Indostrategic Economic Intelligence, saat memberikan materi pada Orientasi Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) di Sawangan Depok, Selasa (3/9/2013).

Belajar dari pengalaman krisis ekonomi nasional yang puncaknya pada 1998 lalu yang dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan, papar Guntur, Indonesia jangan lagi melewatkan momentum untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.

Caranya, kata dia, dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta menerapkan ekonomi syariah. ''Sistem ekonomi syariah lebih tahan terhadap krisis, karena transaksinya riil dan memiliki underlying aset,'' jelas Guntur.

Menurut dia, tidak dipungkiri pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia selama 20 tahun ini cukup tinggi. Total aset perbankan syariah sekitar Rp 209 triliun, yang dikontribusikan oleh 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional. 

Ini baru 4,9 persen dari total aset perbankan nasional. Sementara kapitalisasi pasar perbankan syariah sebesar Rp 2.763 triliun dari 321 saham yang termasuk indeks syariah di Bursa Efek Indonesia. Totalsukuk (obligasi syariah) korporasi sebesar Rp 11,294 triliun, dan outstanding reksadana syariah Rp 8,054 triliun.

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang outstanding per 15 Agustus 2013 sejumlah Rp 112 triliun. Jumlah ini termasuk di dalamnya sukuk berbasis proyek, khususnya proyek-proyek infrastruktur. “Sukuk berbasis proyek ini cukup menarik bagi investor,” tuturnya.

Salah satu strategi untuk mengakselerasi ekonomi syariah adalah yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi ekonomi syariah dan pelaku industri melalui Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). 

Gerakan yang dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah(PKES) ini menerapkan strategi akselerasi yang dimulai dari memperkuatawareness dengan tagline Ekonomi Syariah Pilihan Menguntungkan.

Tahap berikutnya adalah menjadi movement. Gerakan ini melibatkan para pemegang kebijakan di pusat dan daerah dengan pendekatan dan tagline: Ekonomi Syariah untuk Indonesia Lebih Baik. 

Ia menjelaskan, target akhirnya adalah ekonomi syariah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia tau lifestyle.

“Sebenarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia antara lain nilai kebersamaan, gotong royong, kerja keras, bagi hasil dan sebagainya,”ujar Guntur yang juga turut terlibat dalam program Gres!.

Redaktur : Damanhuri Zuhri

Read More

Perbankan Syariah Tambah 10.000 Karyawan

Bisnis.com--JAKARTA – Demi memenuhi ekspansi cabang selama setahun terakhir, industri perbankan syariah menambah hampir 10.000 sumber daya insani yang sebagian besar direkrut oleh unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total sumber daya insani (SDI) bank umum syariah (BUS) serta unit usaha syariah (UUS) mencapai 34.726 karyawan pada akhir Juni 2013, meningkat 9.972 karyawan atau 40% dari setahun sebelumnya. 

Penambahan karyawan tersebut didorong oleh peningkatan jaringan kantor dari 1.999 unit pada Juni 2012 menjadi 2.420 pada Juni 2013. Itu belum termasuk layanan syariah di cabang konvensional induk usaha atau office channeling yang mencapai 1.277 unit. 

Lebih rinci penambahan SDI lebih banyak terjadi pada UUS yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 2.575 karyawan menjadi 9.124 karyawan. Sementara itu, BUS menambah 3.423 karyawan menjadi 25.602 karyawan. 

Beny Witjaksono, Kepala Bidang Sosialisasi dan Komunikasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), mengatakan penambahan SDI yang cukup pesat memang tidak bisa terlepas dari ekspansi sebagian BUS dan UUS yang baru saja berdiri. 

“Sumber SDI yang fresh graduate itu berasal dari sejumlah universitas yang memang sudah menyelenggarakan kuliah ekonomi syariah. Selain itu juga ada yang berasal dari bank syariah lain maupun bank konvensional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2013). 

Menurutnya, bank syariah sudah tidak kesulitan untuk mencari SDI baru non pengalaman. Namun, untuk SDI yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tertentu masih ada kendala karena jumlahnya belum cukup banyak. 

Atas dasar itu, tuturnya, masih terjadi fenomena pembajakan SDI antar bank syariah meskipun jumlahnya sudah jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. “Bajak membajak masih berlangsung tapi sudah gakmassif, karena industri masih membutuhkan tenaga profesional,” ujarnya. 

Penambahan kantor cabang dan SDI secara agresif ini berperan meningkatkan inefisiensi industri perbankan syariah yang tercermin pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) meningkat dari 75,74% pada Juni 2012 menjadi 76,18% setahun berikutnya.

Riyanto, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), menilai penambahan SDI tidak harus mendongkrak inefisiensi apabila dilakukan sesuai rencana bisnis yang matang. Penambahan SDI tersebut harus sejalan dengan perkembangan bisnis. 

“Misalnya seperti BSB menargetkan pertumbuhan pendapatan 30%--40%, maka penambahan SDM dan cabang harus sejalan dengan itu. Tidak bisa lebih ataupun sembarangan,” ujarnya dalam kesempatan berbeda. 

BSB selama setahun terakhir menambah sekitar 200 karyawan sehingga total mencapai 800 karyawan. Penambahan karyawan baru lebih banyak untuk mengisi jaringan kantor yang baru di buka pada tahun ini 

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah M. Hadi Santoso mengatakan pihaknya memiliki strategi agar ekspansi cabang tidak langsung berdampak negatif terhadap BOPO. “Kami biasanya tempatkan team mobile yang melakukan pemasaran produk sebelum pembukaan cabang baru,” ujarnya. 

Team mobile tersebut, tuturnya, hanya terdiri atas sedikit orang yang menyewa sebuah rumah dengan target melakukan penetrasi bisnis pada sebuah wilayah. “Apabila team mobile tersebut sudah menghasilkan baru kami buka cabang,” ujarnya.

Source : Donald Banjarnahor

Editor : Martin Sihombing

Read More

Conventional banks take on Islamic banking

ZAWYA.COM--The Islamic window is increasingly becoming an important part of UAE’s conventional banking landscape, with one of the leading lenders starting a new division early this year and others expanding on their existing offerings, thereby contributing an increased share to the overall financial fortunes of the group.

Some banks’ financial results point to the Islamic unit gathering pace.

Though a standalone Islamic bank, Emirates Islamic Bank (EIB) is very much under the conventional Emirates NBD Group umbrella and its positive contribution is starting to make a difference. EIB made a net profit of Dh115 million in the first half of this year compared to a loss of Dh90 million a year earlier.

Dubai’s biggest lender, Emirates NBD has almost doubled the contribution of the Sharia-compliant activity to its total operating income, increasing from 5.9 per cent in 2011 to 11.6 per cent in 2012.

“That’s a significant increase,” said Raghu Mandagolathur, senior vice president-research at Kuwait Financial Centre, also known as “Markaz.”

The Islamic segment’s contribution to overall revenue of Mashreq was 10 per cent in 2012, remaining constant from the previous year, according to Moinuddin Malim, chief executive of Mashreq Al Islami. Looking ahead, the bank is aspiring to increase this contribution gradually to 15 per cent by 2015.

This, Malim said, will be done “without any cannibalisation of the existing business while adding on new bank deals and customers.”

Examining overall Islamic Banking assets in the region, Mandagolathur believes that the industry is poised for a growth.

“Our research shows that Islamic banking assets in GCC is poised to grow from $445 billion in 2012 to $628.6 billion in 2016 at a compounded annual growth rate (CAGR) of 9.02 per cent,” said Mandagolathur.

That growth expectation to be witnessed in the UAE as part of GCC is the reason behind RAKBANK’s (The National Bank of Ras Al Khaimah) thrust in the Islamic segment. It is the new entrant in this space, starting RAKBANK Amal in January.

“With an anticipated surge in demand for Islamic Banking in the country over the coming years, RAKBANK wants to ensure that it is at the forefront through Amal’s competitive products and services,” said Mufaddal Khumri Idris, head of RAKBANK Amal.

Since its launch early this year, the bank’s Islamic banking portfolio has shown strong growth month on month.

“Shariah-compliant finance products today make up 30 per cent of the bank’s business, whether in terms of auto finance, credit cards, or personal finance,” said Idris. “Amal also continues to see a healthy trend in accumulating low-cost Saving and Current accounts.”

The new unit was a major contributor to its overall Dh650 million in new lending this year, said Idris.

While the competition is expected to grow fierce, it still makes sense to ramp up the Islamic side of the business with more products and services being readied for different customers.

According to Idris, Islamic business finance solutions are set to be launched by the end of September, while Ijarah products will be available to customers by year end.

In fact, some industry observers believe that the recent hiring of Peter England, the former retail head of the Malaysian lender CIMB Group as the new chief executive of RAKBANK, might indeed give a further fillip to its burgeoning Islamic business.

Regarding competition in the industry, Mandagolathur says Islamic banks or Islamic windows of conventional banks have to compete with conventional banks standalone or with Islamic windows.

“The competition will be between segments more than between banks as it is the product offering that will face competition,” he said. “Islamic segment is certainly a growth segment which all players will vie for a share. And so, it makes sense to tap that market.”

For Mashreq, historically the growth in this segment, which was launched in March 2010, has come from corporate finance, where it has offered Islamic alternate solutions to its customers for working capital finance, factoring, term financing and profit rate swaps.

“Today, we have completely revamped our Islamic retail offerings and are aggressively pushing home finance, personal loans, autos finance, SME finance,” said Malim. “Our ambition is to emulate the same market share as that of our industry.”

But it is not going to be easy.

“It is a tough task as Mashreq Al Islami is not a standalone Islamic bank but an Islamic window in a conventional bank,” said Malim.

However, he believes that with a superior product platform compared to some of the existing Islamic banks and quality service, Mashreq Al Islami could stand out from their competitors and help them accelerate their business.

In the wholesale banking arena, Mashreq Al Islami has launched Islamic alternative for Factoring, Export Finance, Call Account, etc. It has the region’s top performing Islamic Fixed Income Fund, and there are plans to shortly launch the Islamic equities funds.

On the retail side, Mashreq Al Islami have plans to launch Islamic alternative for credit card.

By Gaurav Ghose Financial Features Editor

Gulf News 2013. All rights reserved.

Read More

Islamic Trade Finance to Emerge as the Preferred Choice in Emerging Markets

EY.COM--DUBAI, 1 JUNE 2013: According to EY’s Global Islamic Banking Center, Islamic trade finance could provide new opportunities and become the preferred choice for emerging rapid growth markets (RGMs) such as Turkey, Indonesia Malaysia, Qatar, Saudi Arabia and the UAE. RGMs are emerging as hot spots for global business and they promise to permanently alter the global trade scene over the next 10 years. Many of these markets already have strong trade links with other “core” Islamic finance markets, which offer new opportunities for growth for Islamic trade finance.

Ashar Nazim, Partner, Global Islamic Banking Center of Excellence at EY says: “The increase of trade flows to the East and within emerging economies combined with growing interest in Islamic finance, means that Islamic trade finance is now a serious alternative. A constant challenge for business leade

rs is to anticipate and interpret how global trade is changing, while understanding the opportunities and risks it creates. Boards and management of Islamic banks must take note. Trade, technology, culture, labor and capital will integrate at different rates across these markets and need to be anticipated when transforming the financial institution’s trade finance operations.”

RGMs are now an increasingly significant part of the global economy. They will become an even more dominant force in global trade and as a result, businesses are going to have to adjust their strategies to reflect the increasingly regional pattern of world trade and in this context should now start to consider Islamic trade finance.

Gordon Bennie, EY’s MENA Financial Services Industry Leader, says: “Trade will grow between these markets, creating a wide range of new opportunities for them and advanced economies will also benefit, as exports to emerging markets become a rising source of growth. Middle Eastern countries are trading increasingly with other RGMs, reflecting the faster growth in demand from these countries. Banking, insurance and other financial services sectors in these countries will grow as the economies mature and the middle classes expand, offering new opportunities for trade. Demand for more sophisticated financial services is already growing rapidly as wealth levels rise.”

The degree of change in both the scale and direction of trade will have a profound impact on the competitive environment for all companies wherever they are located around the world. Trade will also be increasingly focused around Asia, the Middle East and Africa, suggesting that the key geographical location for companies will change.

Ashar adds: “It makes business sense for global organizations that operate in and trade with many of these rapid growth markets, especially those that are in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) or have strong links to the bloc, to seriously look at Islamic trade finance.”

Challenges aheadTo compete in the market effectively, Islamic institutions will need to align their trade finance operations with global common practices. There has to be a clear understanding of how Islamic financial institutions can add value to businesses in their trade functions. Despite the high percentage of Muslim populations in emerging markets, conversion to Islamic trade finance will not be successful without a clear framework that gives businesses a good reason to switch.

Islamic institutions also need to maintain the talent pool that serves these emerging markets and ensure that talent management is an integral part of their business strategy. There is currently a shortage of staff with extensive experience in Islamic markets so this issue needs to be addressed with the industry’s rapid growth.

Islamic banks need to build international connectivity and scalable trade finance platforms that can connect with businesses and financial institutions beyond borders. This could be challenging given the small size and localized nature of most Islamic banks

“The road to Islamic trade finance is not one without obstacles. But if the correct framework is used and awareness about Shari’a compliant initiatives continues to grow, Middle East and North African markets will be able to strengthen their trade focus on the growing Muslim populations in emerging markets. These initiatives have the potential to significantly increase the value and volume of trade of these expanding markets. This is an opportunity that should not be overlooked,” concludes Ashar.

Read More

Malaysia: New Regulations to Boost Market for Takaful

oxfordbusinessgroup.com--An overhaul of Malaysia’s Islamic finance regulations is expected to increase take-up of sharia-compliant insurance (takaful) products, although the new rules could encourage smaller operators to join forces with more established rivals.

New legislation came into effect on June 30, along with parallel laws revamping the operations and regulation of the conventional financial sector. The new Islamic Financial Services Act (IFSA) replaces previous legislation enacted over the past 30 years, strengthening regulatory oversight and boosting industry transparency.

According to a statement from Bank Negara, the central bank, the new rules will provide “a comprehensive legal framework that is fully consistent with sharia in all aspects of regulation and supervision”.

Under the new act, religious advisers will be held legally accountable for financial products. They will also be subject to monetary penalties and could face imprisonment if found to be in breach of the laws.

In the takaful sector, the IFSA will require insurers to separate their life and non-life business lines. Firms that hold composite licences will need to divide their operations within five years.

The new rules are expected to help ensure the rights of takaful consumers, setting out disclosure requirements and mandating that insurers provide a minimum level of information to customers at each stage of the contract process.

“The IFSA will lead to greater consumer protection and subsequently greater confidence in takaful,” Mohamed Rafick, CEO of Munich RE Retakaful, told OBG in an interview in mid-July. “It will also hold takaful companies accountable for their pricing strategies by ensuring that risk funds are sustainable.”

The stringent pricing accountability could put pressure on smaller operators in the industry, Rafick added. They could also face challenges in meeting the new higher capital requirements that are specified by the IFSA.

While there are around a dozen takaful operators in the market, the sector is dominated by a few firms that, between them, account for about 90% of the estimated combined $6bn worth of assets held.

Some of the larger players have expressed interest in acquiring smaller outfits in the wake of the new regulations.

In July, Hassan Kamil, group managing director of Syarikat Takaful Malaysia, the second-largest Islamic insurer, told Reuters his company might be in the market to absorb smaller rivals. “If their portfolio is attractive, we could be buying up business,” he said.

However, analysts are confident that the new regulations will help the sector to expand.

Ahmad Rizlan Azman, CEO of Etiqa Takaful, said the improved regulatory environment, alongside growing public understanding of takaful products, would help the sector to develop into 2015 and beyond.

“Recent reports indicate that the Malaysian takaful industry is expected to grow by 20% per annum for the next two years as consumer acceptance grows and regulatory changes provide a stronger and more stable infrastructure for the shariah-compliant insurance industry,” he told a conference in Kuala Lumpur in late June.

However, the takaful sector still lacks the level of consumer acceptance required to underpin strong growth. Many products in the takaful range, as yet, have limited exposure in the Malaysian market. The penetration rate for life takaful stands at 13%, considerably lower than that of conventional life insurance, at 55%.

According to a recent survey commissioned by Swiss Re, about 30% of Muslims in Malaysia have a good understanding of takaful, while 16.5% hold policies. Though this is a far higher rate than in Indonesia, where only 5% of the population were found to be familiar with takaful and 1% choosing to hold the sharia-compliant product, the survey indicates that more work needs to be undertaken to boost penetration rates.

By tightening up the regulatory structure of its takaful segment, Malaysia will further bolster confidence in both the product and the broader Islamic financial sector and may well set the benchmark for other countries seeking to boost accountability and transparency in their own sharia-compliant markets.

Read More

The First International Conference on Islamic Wealth Management

On 10 - 11 May 2013 at Tazkia University College of Islamic Economics, The First International Conference of Islamic Wealth Management was held. This conference was a part of a big annual event of STEI Tazkia called DINAR 2013 (Days of Islamic Economics Revival). The theme of the event was "The Contribution of Islamic Economics and Finance towards Impeccable Economy Order"

The first day of the conference was the best paper award seminar. There were more than 46 speakers from different countries which participate in this seminar. The speakers divided into 4 groups which each group will presents in one session. They were grouped based on their paper topic. There are 4 topics of the paper presentation, such as;

1. Islamic Wealth Management Perspective : Theoretical Studies
2. Case Studies Presented by Islamic Banks and Financial Institutions
3. The Contribution of Islamic Wealth Management : Empirical Studies
4. Other Issues Related to Islamic Economics

Since I (as an observant) can only attend 1 topic each session (And there were 3 sessions), I chose the first topic for the first session. For the topic Islamic Wealth Management Perspective: Theoretical Studies, there are 3 papers presented:

1. Legality of Tawarruq in Islamic Finance by Nur Yuhanis Bt. Ismon
2. Applying Contingent Valuation Method for Economics Valuation of Awqaf Wealth Management in Welfare Changes of Muslim Households in Sri Lanka by Sarabdeen Masahina and A. C. Muhammadu
3. Takaful as One of the Islamic Wealth Management Tool by Marhanum Che Mohd Salleh

On the seccond session, I attended the secon topic, about Case Studies Presented by Islamuc Banks and Financial Institutions. There're also 3 papers presented:

1. The Principle of Participatory Among Agents, a New Mathematical Modelling in Social Science under Tawhidy String Relation (TSR) Approaching (A Case of Micro-Entrepreneurs Proportion and Its Determinant Factors in Indonesia by Jadi Suriadi
2. Islamic Insurance: Early Warning System on Financial Solvency (Evidence in Takaful Indonesia) by Hariandy Hasbi and Bethani
3. Could Regulator Materialize Potential Demand for Islamic Securities? Evidence from Indonesia by Bayu Kariastanto and Aulia Ihsanin

And the last session, I attended the third topic, The Contribution of Islamic Wealth Management : Emphirical Studies. Papers presented are:

1. Maqhasid Sharia Implementation in Microfinance Bank Syariah Mandiri Case Study in Microfinance Provision for Water Supply to Poor Households in Kudus Regency by Lucky Nugroho
2. Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan dan Risiko Operasional dari Pelaksanaan Pembiaaan Konsep Grameen Bank di MBK Finance by Bobby Yulandika Putra
3. Improving Sharia Risk Compliance: Proposing Daily Idex for Mudharaba Contract in Islamic Banks in Indonesia by Anita Priantina, Laode Hasahu, Dewi Febiani

On the second day (11/5) was opened by Bp.Muliaman Hadad,P.Hd as the Chief of Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI). The International Conference of Islamic Wealth Management attended by national and international audience. The speakers are: 

1. Prof. Dato' Dr. Sudin Haron (President of Association of Islamic Wealth Management)
2. Prof. Dato' Dr. Muhamad Muda (Vice Chancellor of University Sains Islam Malaysia)
3. Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec. (Rector of Tazkia University College of Islamic Economics)
4. Syaikh Romadhon, M.Ec.(Al-Azhar University, Egypt)
5. Dr. Zurina (Practitioner of Islamic Wealth Management Institution)
6. Muhammad B. Teguh, MM. (Independent Financial Planner)

Read More

Key Islamic Finance Body Plans to Screen Products

GULFNEWS.COM--Manama: A major Islamic finance body which proposes industry rules to Islamic lenders said yesterday it plans to monitor Islamic finance products in the absence of a sector watchdog.

The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) "will screen products and services offered by the industry for Sharia compliance", it said in a statement.

The move is aimed to "encourage greater harmonisation of international Islamic finance practices," it said.

The fledgling Islamic finance industry relies for guidance on a patchwork of standard-setting bodies such as AAOIFI, opinions of Islamic scholars and national regulation.

"Although AAOIFI is not taking on a permanent role of industry watchdog, there exists a current huge gap in the market relating to credible Sharia compliance screening of products and services," AAOIFI said.

AAOIFI describes itself as an autonomous corporate body that prepares accounting, auditing, governance, ethics and Sharia standards for Islamic financial institutions and the industry. But it provides product and auditing standards, which are mandatory in seven countries, mostly in the Middle East.

Varied interpretations of Sharia, or Islamic law, have so far blocked the standardisation of rules across regions dominated by different schools of Islam.

The lack of standardisation is seen as a growth constraint as bankers need to design products for different markets and investors are reluctant to invest in products unless they are satisfied about its compliance with Islam. AAOIFI said it would highlight products it sees as non-Sharia compliant to providers and help them meet necessary requirements.

The Islamic finance industry caters to investors who would like to avoid paying or earning interest, which Islam describes as usury.

Read More